Yusril: Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus Kader Partai

Yusril menjelaskan mekanisme pengusulan cawapres pengganti Gibran.

Diterbitkan 17 November 2026, 13:33 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Partai pengusung Prabowo-Gibran boleh usulkan cawapres pengganti dari luar kader.
  • UU MD3 Pasal 4(e) atur cawapres pengganti tak harus dari internal partai.
  • Keputusan akhir cawapres pengganti sepenuhnya wewenang Presiden, meski ada usulan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 memiliki keleluasaan untuk mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran dari luar keanggotaan mereka. Tokoh yang diajukan pun tidak harus berasal dari kader partai politik.

Yusril menjelaskan mekanisme pengusulan cawapres pengganti Gibran telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dia merujuk Pasal 4 ayat (e) beserta penjelasannya, yang mengatur bahwa calon Wapres dapat diusulkan oleh salah satu atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Namun, ketentuan tersebut tidak mengharuskan sosok yang diajukan berasal dari internal partai. Artinya, partai pengusung tetap dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan mereka, selama mekanisme pengusulannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

 

Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi

Dia mengatakan, partai politik dapat mengajukan tokoh yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Nama tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan sebagai calon Wapres.

"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.

Yusril menilai, beredarnya sejumlah nama di ruang publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Menurut dia, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mengenai sosok yang dianggap layak menjadi Wapres.

"Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya informal," tutur Yusril.

Meski aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika politik, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap berada di tangan Presiden.

"Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusung Pilpres dalam tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan presiden itu," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6