Buntut Penggerebekan Pesta Narkoba Anggota DPRD, 7 Polisi Diperiksa Propam

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan kasus pesta narkoba yang melibatkan legislator Fraksi Partai Gerindra di Surabaya berbuntut panjang. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur kini mengusut dugaan ketidakprofesionalan tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya yang memimpin penggerebekan tersebut.

​Kabid Propam Polda Jatim Kombes Imam Setiawan mengatakan, pemeriksaan terhadap ketujuh personel berlangsung sejak beberapa waktu lalu dan masih terus berjalan.

​"Bahwa benar tujuh anggota Narkoba Restabes Surabaya telah dan sedang dalam proses pemeriksaan klarifikasi oleh Bidang Propam Polda Jawa Timur terkait ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas," ujar Imam, Selasa (3/11/2026).

​Meski membenarkan adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), Propam Polda Jatim belum menguraikan secara rinci bentuk ketidakprofesionalan para anggota tersebut.

​Sebelum pemeriksaan Propam mencuat, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan telah memutasi ketujuh anggota Satresnarkoba tersebut melalui Surat Telegram Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.

​Daftar personel yang dimutasi mencakup perwira hingga bintara:

1. Iptu Kevin Asshabul Kahfi mantan Kanit 1  dimutasi  menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng

2. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho mantan Kasubnit 1 Unit 1 dimutasi menjadi Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya

3. Iptu Andri Kiki mantan Kasubnit dimutasi menjadi Kanit Reskrim Polsek Tambaksari

4. Aiptu Sri Ismanto dimutasi ke Polsek Tegalsari

5. Aiptu Anton Yuniarso dimutasi ke  Polsek Tegalsari

6. Aipda Rico Pramana dimutasi ke Polsek Tambaksari

7. Bripka Rangga Pinileh di mutasi ke Polsek Genteng.

​Pemeriksaan etika ini merupakan ekor dari penggerebekan yang terjadi pada Senin (28/9/2026) dini hari di salah satu hotel di Surabaya. Saat itu, petugas menciduk tiga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra. ARR DPRD Situbondo, ADR DPRD Banyuwangi dan UAM DPRD Malang.

​Meski hasil tes urine ketiga anggota dewan tersebut positif narkoba, proses hukum di kepolisian menuai sorotan lantaran ketiganya tidak ditahan. Kasus diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dengan alasan barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Saat ini, ketiga legislator tersebut hanya menjalani penanganan rehabilitasi di BNN Banyuwangi.