Polemik Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo, Mabes Polri Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta - Polemik penggerebekan sebuah pondok pesantren (ponpes) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi perhatian pemerintah daerah dan kepolisian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo merangkul berbagai elemen masyarakat untuk meredam kegaduhan dan mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi konflik antarumat beragama.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang beredar di media sosial. Dia mengimbau warga menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan mempertimbangkan informasi secara utuh.

Pernyataan itu disampaikan Sapto saat menghadiri Pengajian Baitul Hikmah di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Minggu (1/11/2026).

Sapto mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Organisasi yang dilibatkan antara lain PCNU, Muhammadiyah, MTA, dan LDII. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun komunikasi lintas elemen dan mencari solusi agar situasi di tengah masyarakat kembali kondusif.

"Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha mencari solusi, agar situasi ini bisa kembali baik. Pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi," ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi, Pemkab Sukoharjo juga meminta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan kepada para santriwati di Ponpes Laban sesuai kebutuhan.

Sapto turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh ormas berperan aktif memberikan edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Dia juga meminta masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa penggerebekan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan informasi dari satu sudut pandang.

"Kami mengajak masyarakat percaya penuh bahwa proses hukum berjalan. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa peristiwa sebelumnya. Jadi, informasi yang diterima masyarakat harus utuh, tidak hanya dari satu sudut pandang," tegasnya.

Sapto secara khusus mengingatkan agar polemik tersebut tidak diarahkan menjadi persoalan keagamaan. Dia menilai narasi yang beredar di media sosial berpotensi memicu kesalahpahaman apabila masyarakat tidak memperoleh informasi secara lengkap.

"Ini bukan konflik terkait keagamaan. Sepanjang seluruh informasi bisa disampaikan secara utuh kepada masyarakat dari berbagai sudut pandang, saya kira persoalan ini bisa disikapi dengan bijak," jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena mengungkapkan, tim pengawas internal dari Mabes Polri telah berada di Polres Sukoharjo.

Tim tersebut akan mendalami dan memverifikasi penerapan prosedur operasional standar (SOP) dalam penggeledahan yang berlangsung pada 27 Oktober 2026.

"Tim pengawas internal dari Mabes Polri saat ini sudah berada di Polres Sukoharjo. Nantinya akan melakukan pendalaman dan verifikasi terkait SOP yang sudah dilakukan pada 27 Oktober," jelas Andika.

Andika juga mengimbau masyarakat lebih cermat menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Dia meminta warga memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Kapolres turut menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan penggeledahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Namun, dia menegaskan tindakan kepolisian itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

"Kami dari Polres Sukoharjo mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi ketidaknyamanan. Namun, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut murni penegakan hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana," tegasnya.

Ketua FKUB Sukoharjo Abbas juga mengajak masyarakat menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dia menegaskan polemik penggerebekan ponpes tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai konflik antaragama.

Abbas berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu persoalan tidak boleh merusak hubungan baik antarumat beragama yang selama ini terbangun di Sukoharjo.

"Ini bukan konflik antaragama. Mari kita jaga Sukoharjo agar tetap aman, tenteram, dan damai. Wujudkan toleransi sehingga kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan bertemu dengan sejumlah tokoh agama di Sukoharjo pada Sabtu (31/10/2026).

Andi menemui pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, serta Ketua Yayasan Al-Mukmin Ngruki, Ustaz Yahya Abdurrahman.

Pertemuan di Ponpes Ngruki tersebut juga dihadiri putra Abu Bakar Ba’asyir, Ustaz Abdurochim Ba’asyir alias Ustaz Iim, Mudir Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Ustaz Munir, Ketua Pembina Yayasan Ustaz Taufik Usman, serta Wakil Pembina Yayasan Ustaz Muyazin.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, kepolisian menyerap aspirasi sejumlah tokoh agama sekaligus memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Wakapolda Andi memastikan proses hukum terkait perusakan dan pembakaran warung mi babi di Desa Parangjoro tetap berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Andi, komunikasi dengan tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kepolisian, kata dia, ingin menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh kelompok masyarakat serta menerima masukan yang konstruktif.