Kemenhut Soroti Peluang Besar Perdagangan Karbon Bisa jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menempatkan perdagangan karbon sebagai salah satu strategi utama dalam pembangunan ekonomi hijau.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa perdagangan karbon bukan hanya instrumen mitigasi perubahan iklim, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi besar bagi Indonesia.

"Optimasi perdagangan karbon di sektor kehutanan dapat membuka ribuan lapangan kerja di lokasi proyek dan menghasilkan nilai perdagangan miliaran rupiah per tahun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon," ujar Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut, Ilham melansir Antara, Jumat (21/11/2025).

Menurut dia, peraturan terbaru ini membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam perdagangan karbon internasional.

"Melalui instrumen seperti Result-Based Payment (RBP), Sistem Perdagangan Emisi (SPE), dan Mutual Recognition Arrangement (MRA), Indonesia kini lebih siap terhubung dengan pasar global dan mekanisme Article 6 Perjanjian Paris," ucap Ilham. 

Dia menilai, aturan tersebut memungkinkan Indonesia mengakses berbagai pasar lintas sektor sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global.

Selain itu, offset Indonesia dapat dijalankan sesuai standar internasional dan mekanisme Pasal 6, memberikan peluang pembiayaan karbon internasional sekaligus memastikan integritas kredit karbon melalui penyesuaian yang tepat (CA).

Menurut Ilham, pemerintah mendorong pemanfaatan potensi karbon melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kehutanan Sosial, selaras dengan target FOLU Net Sink 2030 dan SNDC Indonesia.

Kedua instrumen ini memastikan nilai ekonomi karbon dikelola berkelanjutan sambil menghargai peran masyarakat di sekitar hutan.

"Melalui program perlindungan, restorasi, dan kehutanan partisipatif, kita dapat menghasilkan nilai karbon yang signifikan sambil memastikan manfaatnya mengalir langsung ke komunitas lokal, rumah tangga pedesaan, dan masyarakat adat sesuai dengan perpres baru," kata Ilham.

Indonesia juga memperkuat integritas sistem melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang transparan, traceable, aman, dan kompatibel dengan standar internasional.

Hal ini diharapkan menjadikan pasar karbon Indonesia sebagai mesin pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif.

"Melalui tata kelola yang efektif dan proses bisnis yang efisien, yang menjaga integritas lingkungan dan manfaat sosial positif, ekosistem pasar karbon akan berfungsi sebagai sarana diversifikasi ekonomi dan pemberdayaan komunitas," tandas Ilham.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi iklim di kancah internasional demi mengamankan transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga di kantong.

Di sela-sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) di Baku, Azerbaijan, delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral strategis dengan pemerintah Jerman.

Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan skema kerja sama untuk menghadirkan energi baru terbarukan (EBT) yang terjangkau (affordable) bagi masyarakat dan industri nasional.

"Energi bersih tidak boleh menjadi beban yang menghambat pertumbuhan, justru harus menjadi katalisator. Kita butuh energi yang hijau, tetapi harganya harus masuk akal agar industri kita bisa bersaing," ujar Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam keterangannya usai pertemuan dengan delegasi Jerman di Baku, dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang tengah bersiap menuju COP30 di Belem, Brasil. Pemerintah menyadari bahwa kunci kesuksesan transisi energi bukan hanya pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kemampuan daya beli pasar domestik.

Dengan target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, ketersediaan listrik murah dan bersih menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Jerman, sebagai mitra pembangunan utama dan salah satu pemimpin teknologi hijau global, berkomitmen mendukung ambisi Indonesia tersebut melalui pendanaan hijau dan transfer teknologi yang masif.