Polri Turunkan Tim Evaluasi Penanganan Unjuk Rasa di 12 Polda: Banyak Kekurangan yang Harus Diperbaiki

Liputan6.com, Jakarta - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim evaluasi pasca munculnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa besar akhir Agustus lalu. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk mengubah paradigma penanganan aksi unjuk rasa. 

Hal ini disampaikan Dedi dalam rapat bersama dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Inspektur Pengawasan Umum Polri sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian kemarin,” ujar Dedi.

Dedi mengatakan, salah satu evaluasinya adalah terkait cara Polri dalam melayani aksi unjuk rasa agar lebih humanis. 

“Banyak kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Nah, ini sangat menyadari perubahan-perubahan ini harus kami lakukan dari paradigma menghadapi massa menjadi melayani massa,” tuturnya.

“Karena massa yang menyampaikan aspirasinya ini merupakan suatu bentuk wujud demokrasi yang harus betul-betul kami jaga,” sambungnya. 

Selain itu, Dedi menyebutkan evaluasi juga dilakukan di sektor kultural dan memahami kondisi masyarakat.

“Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri betul-betul harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui polisi lambat merespons laporan warga. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena warga lebih suka melapor ke Pemadam Kebarakan (Damkar) ketimbang polisi.

Dedi menyoroti lambatnya respons Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam laporan yang diadukan masyarakat. Lama polisi merespons aduan tidak sesuai standar PBB yakni di bawah 10 menit.

"Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki," kata Dedi dalam rapat, Jakarta, Selasa (18/11).

Jenderal bintang tiga ini pun memaklumi masyarakat lebih mudah melaporkan masalah mereka kepada Damkar lantaran kemudahan hotline 110.

"Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110, ya saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar," ungkapnya.

Dedi menegaskan, Polri bakal berbenah diri untuk lebih cepat merespons segala laporan warga di bawah 10 menit.

"Karena Damkar quick responsenya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit," pungkasnya.

Selain itu, Dedi juga mengungkapkan penegakan hukum (Gakkum) dan pelayanan publik masih menjadi rapor merah Polri. Pihaknya menggandeng Litbang Kompas untuk menilai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), kedua penegakan hukum (gakkum), dan ketiga pelayanan publik.

“Harkamtibmas mendapatkan poin yang cukup bagus, artinya respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang harkamtibmas,” kata Dedi.

Namun, Dedi menyebut Gakkum dan pelayanan publik masih perlu perbaikan sebab masih mendapat nilai kurang. "Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah langkah-langkah ini harus segera kita perbaiki," ujarnya.