BEM UI Demo di Mabes Polri, Bawa Karangan Bunga

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi simbolik di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (1/7/2026).

Aksi ini bertajuk #MatinyaReformasi, yang digelar bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com sekitar pukul 16.40 WIB, massa aksi masih tertahan di samping Gedung ASEAN menuju arah Mabes Polri. Tidak ada orasi yang disampaikan. Massa hanya membawa sebuah karangan bunga yang ditujukan kepada Polri sebagai bentuk simbolik aksi.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap Undang-Undang Reformasi Polri yang baru disahkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, regulasi tersebut masih menyimpan banyak catatan, baik dari sisi materiil maupun formil.

"Bayangkan, secara formil dan secara materil, reformasi Polri ini sudah cacat sekali. Kita sudah melihat fast track legislatif yang sangat-sangat, sangat-sangat besar gitu loh. Kita merasa, Aliansi BEM UI merasa, bahwa bila kita diam tentang hal ini, ini hanya memperkeruh situasi yang ada di dalam demokrasi Indonesia," kata dia kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Ia menegaskan, saat ini demokrasi Indonesia penuh dengan tantangan karena banyaknya anggota TNI maupun Polri yang masuk ke ranah sipil.

"Maka kita turun di sini untuk menyatakan bahwa kami kecewa. Kecewa dengan Polri dan kecewa tentang kematiannya reformasi Polri yang semu yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti itu," jelas dia.

Sementara itu, Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Nugraha mengaku pihaknya telah mengizinkan massa aksi untuk unjuk rasa di depan Museum Polri.

"Nah teman-teman sebetulnya boleh diperbolehkan. Kita sudah sediakan tempat di depan Museum Polri. Kita sudah arahkan di sana kan. Silakan kalau mau menyampaikan aspirasi silakan di sana ya," katanya.

Meski begitu, Nugraha mengatakan bahwa pengamanan demo berlangsung kooperatif dan lancar, meski ada sedikit dorong-dorongan.

Selain aksi BEM UI di depan Mabes Polri, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian juga menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan diisi dengan tuntutan agar reformasi kepolisian segera diwujudkan.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekaligus Koordinator Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Arif Maulana, mengatakan Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi milik institusi kepolisian, tetapi juga milik rakyat.

“Hari Bhayangkara sejatinya bukan hanya milik aparat kepolisian. Kita perlu ingatkan bahwa institusi kepolisian lahir dari rakyat, lahir dari gerakan rakyat 1998,” kata Arif kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Arif, Polri dibentuk sebagai institusi yang profesional, demokratis, menjunjung hak asasi manusia, tidak berpolitik, tidak berbisnis, serta bertugas melindungi masyarakat dan menegakkan hukum secara adil.

“Mereka hadir karena rakyat. Mereka hari ini bisa menenteng senjata, membawa tameng, membeli alutsista, bahkan membeli rantis, itu dari pajak rakyat,” ujarnya.

Arif menilai cita-cita reformasi kepolisian hingga kini belum terwujud. Menurutnya, revisi Undang-Undang Polri justru tidak menyelesaikan persoalan di tubuh kepolisian, melainkan membuka ruang perluasan kewenangan, termasuk penugasan di berbagai kementerian dan lembaga serta rangkap jabatan.

“Yang terjadi justru lahirnya revisi Undang-Undang Kepolisian yang bukan menyelesaikan masalah di tubuh institusi Kepolisian,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membawa Polri menjauh dari mandat konstitusional sebagai alat negara yang bertugas melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum.

Sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi, Arif meletakkan karangan bunga di depan Polda Metro Jaya. Ia juga mengajak masyarakat terus menyuarakan reformasi kepolisian agar Polri menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum sesuai mandat konstitusi.

“Perbaikan kepolisian adalah harga mutlak karena pajak kita digunakan untuk membayar seragam polisi, senjata polisi, dan gaji polisi yang mestinya kembali kepada rakyat dalam bentuk perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang adil. Reformasi kepolisian sekarang juga,” ujarnya.