Kronologi Kericuhan di Bundaran UGM versi Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta membantah isu yang berkembang terkait adanya personel polisi yang memasuki area kampus saat melakukan pengamanan unjuk rasa di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo membantah adanya narasi yang beredar dan menyebut personel hingga kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek ke dalam area kampus UGM.

"Massa yang dihalau dari kawasan Malioboro memang melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM," kata Langgeng di Sleman, Rabu (11/11/2026).

Langgeng menjelaskan saat petugas melakukan pengejaran, massa kemudian masuk dan berlindung di area perbatasan kampus UGM sehingga personel memilih untuk menahan diri.

"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata, apalagi water cannon," ujar dia.

Menurut dia, petugas saat itu hanya bersiaga di perbatasan yang berjarak sekitar 30 hingga 50 meter untuk bernegosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari, hingga akhirnya seluruh personel ditarik mundur.

"Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," kata dia, dikutip dari Antara.

Senada dengan itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Polisi Yani Permana mengatakan personel kepolisian yang bertugas mengamankan unjuk rasa dalam momentum Hari Pahlawan tersebut tidak melakukan pengamanan hingga ke dalam kampus.

"Tidak ada yang kita amankan di dalam kampus karena kami tidak masuk ke kampus. Seperti itu, ya," kata dia.

Yani menyatakan sebanyak 157 orang diamankan dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut dan seluruhnya telah menjalani pemeriksaan urine.

"Dari 157 orang ini, kita tes urine semuanya, hasilnya negatif. Yang narkoba tidak ada dan yang melaksanakan dari Direktorat Narkoba," ujar dia.

Yani menginformasikan dari 157 orang yang diamankan tersebut, 21 orang di antaranya masih di bawah umur dan banyak di antaranya berstatus pelajar. Sehingga proses terhadap 21 orang di bawah umur tersebut akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

"Anak-anak ini ada prosesnya sendiri, dia pakai undang-undang perlindungan anak, bahwa mereka nanti akan diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dilakukan proses pembinaan," kata dia.

Polisi juga akan melakukan pembinaan yang melibatkan orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah setempat melalui komunikasi yang aktif. "Sedang pemeriksaan lanjut. Kami masih proses lanjut pemeriksaan dari di luar dari 21 anak ini," tandasnya.