Presiden Bangga Inflasi Terjaga 2 Persen, Begini Strategi Kemendagri Kendalikan Harga di Daerah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam sidang kabinet, ia mengapresiasi kerja keras Kabinet Merah Putih yang berhasil menekan inflasi di kisaran 2 persen, salah satu capaian terendah di antara negara G20.

“Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2 persen salah satu terendah di G20. Ini juga berkat kerja keras kita semua, kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan,” ujarnya.

Menurut Presiden, teknik pengendalian inflasi yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini merupakan hasil rintisan dari Presiden terdahulu, Joko Widodo. Ia menilai, pengalaman Joko Widodo sebagai kepala daerah membuatnya teliti dalam menemukan cara memantau serta mengendalikan inflasi secara efektif.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejak awal masa kabinet Prabowo-Gibran, dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas tersebut merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.

“Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen,” kata Tito dalam wawancara Jejak Pradana yang dipantau online.

Menurut Tito, mandat itu terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.

“Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,” ujarnya.

Langkah tersebut membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis. Setiap pekan, tim dari BPS turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

“Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi,” jelas Tito.

Tito mengatakan, koordinasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Staf Presiden (KSP) agar setiap kebijakan intervensi di daerah berbasis data. Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah mana yang menghadapi tekanan harga paling tinggi dan apa penyebabnya.

“Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antardaerah,” paparnya.

Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga. Ia meminta agar kepala daerah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.

“Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil,” tutup Tito.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai, peran Kemendagri di bawah Tito Karnavian kini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah krusial dalam sistem fiskal Indonesia.

“Selama ini, inflasi sering dianggap urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter, seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah,” ujar Wisnu.

Menurutnya, pergeseran peran Kemendagri dari birokrasi administratif menjadi pengarah kebijakan fiskal daerah menandai perubahan penting dalam tata kelola ekonomi nasional. Ia menilai, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global.