Pramono Anung Ungkap Bakal Ada Jalur LRT Koridor Utara Hubungkan Kelapa Gading hingga PIK 2

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pembangunan LRT koridor utara yang akan menghubungkan kawasan Kelapa Gading, Tanjung Priok, Jakarta International Stadium (JIS), Ancol, Jakarta Utara (Jakut) hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 akan segera dimulai.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, proyek LRT koridor utara ini telah mendapat persetujuan dan menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan wilayah ibu kota.

"Kami ingin memastikan masa depan Jakarta juga ada di utara. Karena itu, proyek LRT dari Velodrome Kelapa Gading ke Tanjung Priok, JIS, Ancol, sampai PIK 2 sudah disetujui dan akan segera berjalan," ujar Pramono Anung di acara Top Team Workshop Bank BTN di Grand Hyatt Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dia menyampaikan, LRT koridor utara akan menjadi simbol transformasi mobilitas Jakarta yang inklusif. Menurut Pramono, konektivitas lintas kawasan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Jakarta Pusat dan Selatan.

"Kalau koridor utara ini dibuka, saya yakin JIS akan hidup dan jadi pusat kegiatan baru, bukan hanya stadion," ucap dia.

Selain transportasi, lanjut Pramono, sistem parkir terpusat di kawasan Ancol juga akan diterapkan guna mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar JIS.

"Nantinya, diharapkan semua kendaraan yang ke JIS harus parkir di Ancol. Dari sana disediakan shuttle bus atau buggy car untuk menuju stadion," kata Pramono.

Dia menekankan, pembenahan mobilitas bukan hanya proyek fisik, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan larangan penggunaan mobil pribadi bagi ASN setiap Rabu yang berhasil meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum.

"Setiap Rabu, 62 ribu ASN kami wajib naik transportasi publik. Hasilnya, jumlah penumpang meningkat 140 ribu per hari," tandas Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026.

Keputusan itu dipicu oleh berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat. Kini, Pemprov DKI harus putar otak untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Pramono menjelaskan, pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat memang berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

"Ya kalau kita lihat tentunya nanti ruang, space fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang," ucap Pramono.

Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada.

Ia memastikan seluruh proses administrasi bagi petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk 2025 akan rampung pada Oktober ini.

"Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani," ucap Pramono.

Selain PPSU, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya, seperti pasukan putih.

"Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya," ucapnya.

Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Sementara untuk tahun depan, pembukaan rekrutmen baru akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya DBH.