DPR Soroti Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Imipas Diminta Transparan

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI meminta seluruh narapidana mendapat perlakuan yang sama di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) serta mendorong transparansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap warga binaan, termasuk dalam pemberian fasilitas.

“Kita berharap kepada seluruh lapas-lapas untuk bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tindak pidana yang ada di lapas. Jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan yang berbeda-beda,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Saan, dirinya belum menerima laporan langsung mengenai inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Cibinong. Namun, DPR akan mendorong tindak lanjut melalui Komisi II dan Komisi XIII.

Komisi II merupakan mitra Ombudsman, sedangkan Komisi XIII membidangi urusan pemasyarakatan. Saan meminta kedua komisi mendalami temuan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.

“Kita akan mendorong dua komisi tersebut, baik Komisi II maupun Komisi XIII, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Ombudsman tersebut,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera membuka dan mengklarifikasi keberadaan fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dede menilai upaya menghalangi pemeriksaan Ombudsman RI justru dapat menimbulkan kecurigaan.

Karena itu, Imipas diminta menjelaskan fungsi bangunan, penggunaannya, hingga sumber pembiayaannya.

“Kalau memang ada bangunan dan digunakan untuk kepentingan yang penting dalam konteks hal-hal yang katakanlah untuk urusan kedinasan, dibuka saja. Transparansi saja,” kata Dede, Kamis (24/9/2026).

Menurut Dede, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik, termasuk di lingkungan pemasyarakatan. Ia menilai pemeriksaan Ombudsman semestinya tidak dihalangi.

Dede mengaku belum menerima laporan resmi dari Ombudsman maupun melihat langsung fasilitas yang ditemukan. Ia baru melihat video yang beredar di media sosial.

Karena itu, Dede meminta Imipas tidak menutup mata terhadap temuan tersebut dan segera melakukan klarifikasi kepada Ombudsman.

“Imipas harus segera melakukan klarifikasi, lakukan pertemuan antarlembaga pemerintah,” ujarnya.

Dede juga meminta Ombudsman menyampaikan laporan kepada Presiden agar temuan tersebut dapat ditindaklanjuti secara resmi.

“Kita ini masih bertanya-tanya, saya sendiri belum… enggak mungkin saya panggil hanya gara-gara isu video yang viral. Kita tunggu saja dulu hasilnya,” katanya.