Pemerintah Indonesia Akan Pulangkan Dua Narapidana asal Belanda

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan memulangkan dua narapidana asal Belanda atas permintaan resmi dari pemerintah setempat. Keduanya merupakan terpidana mati dan terpidana seumur hidup dalam kasus narkotika.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan pemulangan tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sudah sampai pada green light (lampu hijau) untuk mengembalikan mereka ke negara mereka,” ujar Yusril seusai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Yusril, pemerintah mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena kedua narapidana sudah berusia lanjut. Terpidana mati asal Belanda yang kini mendekam di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, berusia 73 tahun dan dalam kondisi kesehatan menurun.

“Sudah agak sakit orangnya dan pemerintah Belanda khawatir dengan yang bersangkutan,” kata Yusril.

Sementara itu, narapidana lain berusia 64 tahun dijatuhi hukuman seumur hidup. Karena vonisnya maksimal, ia berpotensi menjalani sisa hidup di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

Yusril menjelaskan, pemulangan kedua narapidana akan dilakukan dengan mekanisme serupa seperti pemulangan warga negara asing asal Filipina, Australia, dan Prancis yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pemerintah Indonesia dan Belanda kini tengah menyusun kerangka perjanjian teknis untuk memulangkan kedua narapidana. Namun, jadwal pasti pelaksanaan pemulangan belum ditentukan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini disepakati, biasanya hanya dalam hitungan kurang dari dua minggu setelah kesepakatan ditandatangani,” ujarnya.

Yusril menegaskan, pemulangan narapidana tidak mengubah putusan pengadilan Indonesia. Setelah dipindahkan, pembinaan dan kebijakan lanjutan seperti pengampunan, remisi, atau grasi menjadi kewenangan penuh pemerintah Belanda.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara juga membahas rencana kerja sama di bidang hukum, termasuk ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA).

“Belanda sepakat agar kita segera mendiskusikan perjanjian di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Ke depan juga akan dibahas perjanjian transfer dan exchange of prisoners,” tutur Yusril.