Geger OTT Pejabat BNPB saat Indonesia Terkepung Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Ironi menyelimuti upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengepung sejumlah wilayah, pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/10/2026).

Penyelidikan sementara mengarah pada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Total, ada 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan, para pihak tersebut diamankan di beberapa lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Untuk detail kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata dia.

Budi juga tidak menyebutkan lebih detail perihal sosok-sosok yang diamankan selain Sestama BNPB. Ia hanya memastikan seluruh pihak kini sedang diperiksa untuk kemudian ditetapkan status hukumnya.

"Karena malam ini dijadwalkan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata dia.

"Yang pasti terhadap 14 orang ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini," sambungnya.

Barang bukti yang diamankan tim dalam OTT tersebut berupa uang tunai dan logam mulia. Nilai uang tunai yang disita diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

"Tim (KPK) juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," kata Budi.

Terkait logam mulia, Budi menyebut barang bukti yang ditemukan berupa emas batangan dan tabungan emas. Namun, dia belum mengungkapkan nilai keseluruhan emas tersebut.

"Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim," katanya.

"Nanti kami cek untuk nilai ekuivalen dari logam mulia emas tersebut," ujar Budi menambahkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB, Selasa (13/10/2026).

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Selasa (13/10/2026).

Berton mengatakan BNPB juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan siap bersikap kooperatif dalam proses hukum tersebut.

“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” katanya.

Ia mengatakan BNPB siap memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah pengawasan internal, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen.

Di tengah proses hukum tersebut, BNPB meminta seluruh jajarannya tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.

BNPB juga mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani KPK.

“BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan pengawasan internal,” ujar Berton.

Nama Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menjadi sorotan setelah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Rustian termasuk di antara 14 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihak-pihak yang diamankan terdiri atas pejabat BNPB dan unsur swasta, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK). KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Sebelum diamankan dalam OTT tersebut, Rustian menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPB. Posisi ini merupakan salah satu jabatan pimpinan tinggi madya yang mendukung penyelenggaraan administrasi dan tata kelola kelembagaan BNPB.

Rustian memiliki latar belakang pendidikan dan gelar profesional yang tercantum dalam publikasi resmi BNPB, yakni Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes.

Karier Rustian di BNPB mencakup sejumlah posisi strategis. Pada 2021, ia tercatat menjabat Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan. Pada tahun yang sama, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB.

Jabatan tersebut berkaitan dengan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat. Dukungan logistik dan peralatan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan penanggulangan bencana dapat dipenuhi ketika terjadi keadaan darurat.

Pada 28 Juli 2023, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melantik Rustian sebagai Sekretaris Utama BNPB. Sebelum menduduki posisi tersebut, Rustian menjabat Direktur Sumber Daya Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB.

Sebagai Sekretaris Utama, Rustian mendukung pelaksanaan tugas BNPB melalui fungsi kesekretariatan dan administrasi kelembagaan. Struktur Sekretariat Utama BNPB mencakup sejumlah unit, antara lain Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Rustian juga terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BNPB. Pada 3 November 2025, misalnya, ia memimpin pelantikan dan pengalihan jabatan 59 pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan harapan agar penyederhanaan birokrasi dapat membuat organisasi bekerja lebih profesional, dinamis, dan cepat.

Rustian juga tercatat terlibat dalam pemantauan penanganan bencana di lapangan. Pada 14 Juni 2026, ia meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan penanganan karhutla dan kesiapan tim operasi pemadaman.