Pramono Bakal Fokus Benahi Persoalan Lapangan di Jakarta, Bidik Masalah Sampah hingga Selokan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tingkat lapangan. Tidak hanya pada persoalan parkir, tetapi juga pada berbagai persoalan klasik yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Persoalan orang buang sampah sembarangan, selokan yang tidak tertata dengan rapi, dan sebagainya, itu akan kami lakukan perbaikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10/2025). 

Ia berharap langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat membawa perubahan signifikan terhadap wajah ibu kota secara bertahap.

“Kita ingin Jakarta lebih manusiawi, lebih ramah, dan lebih tertata untuk semua warga,” ujar dia.

Di sisi lain, Pramono juga menegaskan tekadnya untuk menutup celah penggelapan pajak yang muncul akibat maraknya praktik parkir ilegal di sejumlah lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, penerapan transparansi dan sistem pembayaran non-tunai atau cashless menjadi langkah krusial dalam memastikan pengelolaan parkir berjalan bersih.

“Parkir itu harus transparan, tidak boleh ada siapapun yang diberikan privilege. Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta,” ujarnya.

Pramono menyampaikan, pengawasan ketat akan diberlakukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan parkir sebagai lahan parkir ilegal. Menurutnya, pengelolaan parkir harus bersih dari praktik penyimpangan.

Dia menyebut, penyelesaian masalah kebocoran pendapatan dari sektor parkir menjadi bagian dari agenda prioritasnya setelah sebelumnya menuntaskan sejumlah program besar lainnya. 

“Setelah kemarin kita melakukan pembenahan transportasi, kemudian juga hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, kemudian ijazah, dan sebagainya, berikut ini saya akan lebih konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan lapangan,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mendalami temuan parkir liar pada lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

“Saya belum tahu, tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapa pun harus bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (25/9) seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, parkir liar tersebut ditemukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu sore (24/9) dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 37,8 miliar.

Ketua Pansus Perparkiran Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.

“Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar,” ujar Jupiter.

Jupiter memaparkan, perhitungan itu didasarkan pada estimasi omzet parkir sekitar Rp 50 juta per hari atau Rp 1,5 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah sekitar Rp 150 juta per bulan.

“Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp 37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” ujar Jupiter.