Keracunan Massal MBG, Ahli Gizi Kritik Tata Kelola dan Keamanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Kasus keracunan yang diduga akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Baru-baru ini, lebih dari 800 siswa di Cipongkor, Bandung Barat menjadi korban keracunan usai santap menu MBG.

Ahli Gizi Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Imas Arumsari, S.Gz, M.Sc, menyayangkan kasus keracunan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya program MBG yang menggunakan dana APBN terbesar seharusnya dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen penyelenggara.

Imas mengatakan, MBG sangat berkaitan erat dengan ketahanan dan keamanan pangan. Dia menilai program prioritas pemerintah ini sangat erat dengan keamanan dan kualitas pangan negara.

“Bagaimana kemudian bahan untuk dijadikan menu MBG ini di tanam, dipanen, kemudian diolah menjadi makanan yang layak konsumsi oleh penerima MBG, begitu juga sebaliknya dengan hewani, gimana hewan, telur, itu kemudian diolah menjadi makanan yang baik dikonsumsi,” ujar Imas saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (25/9/25).

Imas menilai program MBG merupakan program yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Tata kelola penyaluran MBG, katanya, harus diawasi dengan baik oleh pihak yang terlibat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab penuh atas pengawasan produksi MBG mulai dari pembuatan hingga penyaluran ke siswa.

Menurutnya, setiap tahap pembuatan MBG wajib dikontrol oleh orang-orang yang mumpuni. Pasca panen, katanya, merupakan titik kritis dalam penyaluran MBG. Setiap Dapur MBG harus paham tentang konsep Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP).

“Kontrol itu penting, karena titik kritisnya ada dimana-mana, pasca panen, distribusi, pengadaan barang, ada yang namanya konsep HACCP tadi ya Hazard Analytical Critical Control Point. Harusnya orang yang punya kuasa untuk menyelenggarakan makanan banyak itu harusnya paham konsep HACCP, karena itu penting banget buat keamanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, program pemerintah terkait pemenuhan gizi anak dan kesehatan disekolah dinilai kontraproduktif dengan upaya yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Padahal, lanjutnya, fokus pemerintah masih kepada masalah gizi remaja seperti stunting, obesitas, dan anemia. Hal ini dinilai dapat beresiko dan menular kepada generasi selanjutnya.

“Itu sebenarnya yang bertahun-tahun menjadi konsen pemerintah kita terutama Kemenkes untuk menurunkan masalah kesehatan pada remaja dengan berbagai upaya dengan berbagai macam program-program sekolah sehat yang diinisiasi oleh berbagai macam NGO, institusi pendidikan, bahkan universitas yang bermitra dengan sekolah-sekolah dan dinas pendidikan terkait” katanya.

Dia menambahkan, promosi gizi seimbang terus disuarakan, mulai dari upaya mengkonsumsi tablet penambah darah hingga kampanye mengenai ‘Isi Piringku’. Namun, upaya tersebut berlawanan dengan implementasi MBG yang dijalankan oleh pemerintah.

“Kalau kita lihat piring-piringnya apa yang disajikan di MBG itu kan sebenarnya berlawanan dengan konsep isi piringku. Di mana, kalau di isi piringku yang selama ini kita kampanyekan atau di isi piringku itu bagian dari pedoman gizi seimbang” jelasnya.

Imas menyebut ‘Isi Piringku’ tidak mempromosikan makanan beragam seperti yang diimplementasikan di dalam MBG. “Apa yang kita lihat pada implementasi MBG kan akhirnya tidak seperti itu, dan bahkan ada sampai pada kasus keracunan yang paling ekstrem,” tambahnya.

Lebih lanjut, Imas mengkritisi isi piring makan MBG yang memberikan makanan ultra proses dan makanan tinggi gula. Hal itu dinilai tidak sejalan dengan pemenuhan gizi dan kesehatan anak yang selama ini diupayakan oleh pemerintah. Akibat kondisi ini,ia khawatir masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap edukasi yang sudah berjalan.

“Akhirnya masyarakat kita yang tadinya sudah tahu kemudian akhirnya melihat MBG yang seperti ini, implementasinya itu malah nanti mereka satu tidak percaya, yang kedua malah pemahaman mereka yang sudah baik malah akhirnya mundur lagi, kita mesti mulai dari nol lagi,” tuturnya

Imas juga menilai bahwa masalah dalam MBG ini tidak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas pangan yang disajikan. Ia mengatakan keracunan yang terjadi berkaitan erat dengan keamanan pangan. Dia juga menekankan pentingnya pengendalian rantai pasok untuk jaminan keamanan pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang sudah ada

“Kita harus berinovasi lebih lanjut terkait dengan ya katakanlah teknologi, mungkin dalam rantai distribusi perlu memantau misalnya rantai cold chain untuk memastikan bahwa cold chain itu berjalan dengan baik. Misalnya untuk bahan pangan sumber protein hewani gitu kan juga penting, tapi saya rasa tidak perlulah berpikir muluk-muluk tentang inovasi, kita manfaatkan saja apa kekayaan yang sudah kita punya dan apa resource yang sudah ada di program-program sebelumnya,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya konsep sentralisasi di setiap dapur MBG, juga mencontohkan cara pengolahan dan sistem makanan massal yang tepat. “Sebenarnya tergantung dari makanan yang disajikan ya, ada makanan yang memang sifatnya mudah basi misalnya makanan yang bersantan, makanan yang direbus gitu, sementara kalau makanan yang digoreng itu jauh lebih awet. Itu pengetahuan dasar terkait dengan pengolahan pangan,” ucapnya.

Ia menambahkan, kerjasama dengan kantin sekolah dapat menjadi solusi untuk penyaluran MBG. Hal ini dapat dibantu dengan memberikan fasilitas penghangat makanan atau alat yang dapat digunakan untuk memasak.

Makanan setengah matang juga dapat menjadi solusi kasus keracunan yang banyak terjadi. Menurut Imas, MBG tidak harus sepenuhnya berpusat pada SPPG.

“Jadi tidak semuanya harus berpusat di SPPG kalau memang jarak SPPG-nya jauh, butuh waktu, belum lagi kalau macet atau daerahnya pegunungan jadi aksesnya sulit, kita bisa memanfaatkan kantin sekolah dengan melatih petugas kantin misalnya, taruh ahli gizi di situ untuk mengawasi itu jauh lebih efektif dan saya rasa lebih aman juga,” tuturnya.

Ia menilai, program MBG sebaiknya diprioritaskan untuk wilayah tertinggal dan rawan pangan. Hal ini dinilai tepat sasaran untuk program prioritas pemerintah. Menurutnya pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dari keseluruhan rantai pasok hingga MBG disalurkan.

“Mulai dari produksi, mulai dari pasca panen, distribusi sampai pada pengolahan dan konsumsi harus jelas monet-nya, harus jelas siapa orang-orang yang bertanggung jawab dari setiap step by step-nya dan tugaskan orang yang memang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal gizi dan penyelenggaraan makan masal. itu yang paling penting,” tegas Imas.