Pimpinan DPR Minta Aparat Ikut Investigasi Penyebab Keracunan Massal MBG

Liputan6.com, Jakarta - Desakan agar pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG), menyusul kasus keracunan terus muncul. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh.

"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

"Kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu,“ sambungnya.

Dasco meminta BGN melakukan evaluasi serius dan meminta aparat turut selidiki penyebab keracunan.

"Kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan, begitu,” tegasnya

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terkait berbagai kasus di MBG.

"Harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Puan mengakui, memang tidak mudah melakukan evaluasi terkait banyaknya kasus keracunan MBG, namun ia meminta pemerintah tetap harus ada evaluasi total.

"Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG), menyusul kasus keracunan yang dialami anak-anak meningkat. KPAI meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program mengevaluasi MBG untuk mencegah kasus keracunan terulang kembali.

"KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, kejadiannya bukan menurun ya. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Pustra dikutip dari siaran persnya, Minggu (21/9/2025).

Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh program MBG. Penghentian sementara diperlukan sampai instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar di laksanakan dengan baik.

Menurut dia, kasus keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan, kata Jasra, kasus keracunan juga dialami anak-anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, seperti sudah tidak bisa ditolerir. Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit di tembus)," ujarnya.