Zulkifli Pastikan Koperasi Desa Tak Bakal Buat Khawatir Warung

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, keberadaan Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan toko ritel atau supermarket yang sebelumnya sudah berdiri.

"Saya jelaskan, kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi tidak usah khawatir warung-warung, segala macam, ritel-ritel ini tidak ada ini, ya. Bisa saling melengkapi,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi tertutup soal KDKMP di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (28/7/2026).

Dia mengingatkan, fungsi kopdes merupakan infrastruktur pemerintah yang juga akan menyalurkan barang-barang subsidi dan bantuan-bantuan kepada masyarakat.

"Selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah,” kata Zulhas.

Menurut dia, kopdes juga bisa berfungsi sebagai off taker, terutama pada produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah.

“Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan Rp 6.500 kerjasama dengan Bulog,” ucap Zulhas.

Dia mengatakan, apabila koperasinya berjalan dengan baik, maka bisa dikembangkan lagi menjual berbagai macam produk.

“Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker,” jelas Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Selasa, (28/7/2026) menggelar Rapat Koordinasi soal Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) dengan sejumlah badan/kementerian/lembaga  terkait.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan peran KDKMP bukanlah seperti supermarket, sehingga tidak akan bersaing.

“Selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah,” ujar Zulhas usai rapat tertutup dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (28/7/2026).

Kemudian, lanjut dia, pemerintah juga bisa berfungsi sebagai off taker, terutama pada produk pertanian.

“Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan Rp 6.500 kerjasama dengan Bulog,” ucap Zulhas.

Menurut dia, apabila nanti saat koperasinya berjalan dengan baik, maka bisa dikembangkan lagi.

“Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker,” jelas Zulhas.

Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, fungsi utama koperasi adalah memotong rantai pasok agar tidak menjadi terlalu panjang.

“Koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini adalah fungsi utamanya memotong supply chain, rantai pasok. Misal dari 8 menjadi 3. Jadi dari 8 rangkaian menjadi 3. 3 itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat,” ucap Amran.

Dia bahkan mengaku pihaknya pernah menghitung pemotongan rantai pasok dan banyak sekali keuntungan jika benar bisa berhasil.

“Kami pernah hitung 9 komoditas itu nilainya untuk middleman dia dapatkan keuntungan Rp 313 triliun. Katakanlah koperasi dapat Rp 50 triliun saja, artinya Rp 263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditas bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik, . Konsumen yang biasanya beli 1 kilogram bisa menjadi 1,5 kilogram,” jelas Andi Amran.