Hari Tani Nasional: PDIP Singgung Minimnya Anak Muda Mau Jadi Petani sampai Masalah Lahan

Liputan6.com, Jakarta Momentum Hari Tani Nasional 2025, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Timur, Sumrambah, membeberkan sejumlah persoalan yang dihadapi mayoritas petani di Indonesia.

Mulai dari keterbatasan lahan, sumber daya manusia, modal, hingga teknologi.

Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional memperingati Hari Tani Nasional bertajuk “Bumi Lestari, Pertanian Berdikari” dengan tema “Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Menurut Sumrambah, kerja sama lintas pihak mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di Jawa Timur, ia bersama KTNA telah menggandeng kelompok tani, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga offtaker.

“Ini yang kami kerjakan di beberapa tempat di Jawa Timur. Kami menyatukan beberapa petani dalam satu hamparan luas sawah yang kemudian dikelola bersama. Kami hubungkan dengan offtaker dan universitas untuk pengembangan teknologi. Program ini sudah berjalan hampir lima tahun, dan hasilnya mulai terasa,” ujarnya.

Ia mengakui upaya tersebut tidak mudah. Banyak petani awalnya ragu bahkan kehilangan rasa percaya diri. Namun, dengan tekad kuat dan kerja gotong royong, mulai dari peningkatan kualitas SDM hingga pemahaman teknologi, kini hasilnya kian nyata.

“Beban tanggung jawab bukan hanya di pundak petani, tapi di pundak kita semua sebagai anak bangsa,” tegasnya.

Sumrambah juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terjun ke pertanian karena dianggap kurang menguntungkan. Menurutnya, pola pikir ini harus diubah.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menarik anak-anak muda masuk ke sektor pertanian. Saat ini 70 persen petani kita berusia di atas 40 tahun,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yudhistira Nugraha, menyoroti masalah biaya pelepasan varietas unggul hasil pemuliaan.

“Proses pelepasan varietas ini sangat panjang dan biayanya mahal, bisa mencapai ratusan juta. Padahal ini penting untuk melindungi petani,” jelasnya.

Yudhistira mendorong agar aturan soal biaya ini bisa direvisi, termasuk melalui peran legislatif dan partai politik, khususnya ke PDIP. Ia membandingkan dengan negara lain, di mana pelepasan varietas ditangani oleh lembaga khusus atau kementerian terkait.

“Di negara lain, seluruh biaya ditanggung pemerintah. Bahkan di Amerika, pelepasan varietas dilakukan oleh asosiasi penangkar benih, bukan pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Ngawi dua periode, Ony Anwar Harsono, juga menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Sejak 2021, Pemkab Ngawi mendorong penggunaan pupuk organik, yang terbukti memperbaiki kondisi tanah sekaligus meningkatkan hasil panen.

“Sejak 2021, setelah menggunakan pupuk organik, kondisi tanah semakin baik. Manajemen pertanian juga kami terapkan dengan benar. Indeks pertanaman bisa mencapai 2,48, salah satu yang tertinggi,” ungkap Ony.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa jumlah petani terus menurun, meski mayoritas penduduk Ngawi masih bekerja di sektor ini.

“Jumlah petani dari 29 juta kini tinggal 28 juta. Regenerasi menjadi sangat penting bagi kita,” tambahnya.