Gelombang Protes di Nepal Jadi Sorotan, Pengamat: Indonesia Harus Waspada Provokasi

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang protes besar-besaran di Nepal yang dipimpin generasi Z atau Gen Z menjadi sorotan dunia. Demonstrasi itu memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dan berujung pembakaran gedung parlemen.

Aksi massa dipicu keputusan pemerintah Nepal memblokir puluhan aplikasi media sosial. Kebijakan tersebut dipandang generasi muda sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat.

Direktur The Pandita Institute sekaligus pengamat hubungan internasional, Agung Setiyo Wibowo, menilai fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai migrasi simbolik lewat media sosial dan budaya populer.

Menurutnya, gerakan sosial bisa menular lintas negara, namun pemicunya tetap berbeda.

"Akar pemicunya berbeda, meskipun simbol atau ekspresi gerakan sosial bisa menyebar lintas negara melalui internet," ujar Agung.

Ia menegaskan protes di Nepal berakar pada isu lokal dan bukan salinan dari gerakan negara lain.

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Prof Teuku Rezasyah, mengingatkan fenomena di Nepal kerap dibandingkan dengan Arab Spring di Timur Tengah satu dekade lalu. Namun, menurutnya, konteks saat ini jauh berbeda.

"Pemerintah kini telah belajar dari pengalaman Arab Spring, di mana rakyat dengan mudah digiring oleh berbagai kelompok kepentingan," kata Rezasyah. Ia menambahkan, sistem pengawasan domestik di banyak negara kini jauh lebih baik sehingga pemerintah lebih siap menghadapi potensi kerusuhan.

Krisis di Nepal dinilai menjadi pengingat bahwa provokasi dapat memperburuk ketegangan sosial dan memecah persatuan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah terhasut.

"Polri siap mengawal masyarakat yang hendak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun, jangan sampai kegiatan tersebut diprovokasi sehingga merugikan masyarakat dan menggangu pertumbuhan ekonomi," kata Listyo.

Fenomena Nepal, kata para pengamat, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat diminta lebih cerdas menyikapi dinamika politik dan menjaga persatuan bangsa agar Indonesia tetap maju dan berdaulat.