Ditolak Muhadjir Effendi Karena Tak layak, Ini Cara Nadiem Kunci Proyek Chromebook di Kemendikbud

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi (Mendikbud Dikti), Nadiem Makarim sebagai tersangka. Dia terjerat kasus korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,98 Triliun.

Direktur Penyidikan Kejagung Nur Cahyo menjelaskan, kejadian berawal pada tahun 2020. Tak lama setelah Nadiem ditunjuk sebagai Mendikbud oleh Presiden saat itu Joko Widodo (Jokowi).

Nur Cahyo mengatakan, untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, Nadiem selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. 

Padahal, surat dari Google yang ingin berpartisipasi tersebut telah ditolak sebelumnya oleh Mendikbud sebelumnya yang dijabat oleh Muhadjir Effendi. Sebab, ujicoba yang dilakukan Kemendikbu era Muhadjir Chromebook tidak bisa dipakai di daerah.

"Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya yaitu ME (Muhadjir Effendi) yang tidak merespon. Karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam, 3T," tegas Nur Cahyo saat konferensi pers, Kamis (4/9/2025).

Nur Cahyo melanjutkan, atas perintah Nadiem, pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook,  anak buah Nadiem yakni SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat peraturan dan petunjuk teknis untuk mengunci yaitu Chrome OS. 

"Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS," terang Nur Cahyo.

Kemudian, Nadiem pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

Kejagung membeberkan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan Nadiem. Di antaranya, Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. 

Kedua, peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. 

Ketiga, peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

Nur Cahyo menambahkan, kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih Rp 1,98 triliun.

"Saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh PPKP," terang dia. 

Nadiem disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Untuk kepentingan penyidikan, Nadiem akan dilakukan penahanan di Rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Selamba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.