Puan Minta Hakim MK Inosentius Samsul Pengganti Arief Hidayat Bisa Berkoordinasi Lebih Baik dengan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru Inosentius Samsul bisa berkoordinasi dan bersinergi lebih baik lagi dengan Parlemen kedepan.

"Kami berharap bahwa akan ada sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga DPR dan Mahkamah Konstitusi," ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ada pun, Paripurna DPR menyetujui Inosentius Samsul sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Inosentius adalah hakim pengganti Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Pengesahan diambil dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Komisi III DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan terhadap calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI pada tanggal 20 Agustus 2025," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan laporan.

"Berdasarkan pandangan dan pendapat seluruh fraksi yang secara bulat disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI, Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum sebagai hakim konstitusi yang diusulkan DPR menggantikan hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S," sambung Habiburokhman.

Selanjutnya, Cucun menanyakan persetujuan para anggota dewan yang hadir.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI usulan lembaga DPR tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Cucun dan dijawab setuju.

Diketahui, Inosentius menggantikan Arief yang akan pensiun pada 3 Februari 2026. Ketentuan pensiun ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, yang mengatur perihal hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat salah satunya karena telah berusia 70 tahun.

Dalam Pasal 26 UU MK yang diperjelas pada Pasal 6 Ayat 2 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2012, MK wajib memberitahukan lembaga pengusul paling lambat enam bulan sebelum hakim berusia 70 tahun atau berakhir masa jabatannya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, tenaga kesehatan (nakes) harus sepenuhnya terbebas dari narkoba. Hal ini disampaikannya menyusul kasus 10 pegawai RSUD Syamsudin SH, Sukabumi, Jawa Barat, yang dinyatakan positif narkoba, lima di antaranya perawat.

"Bayangkan perasaan masyarakat jika mendengar ada tenaga kesehatan yang justru terjerat narkoba. Rasa percaya itu bisa hilang, dan ini berbahaya bagi ikatan antara masyarakat dan institusi kesehatan. Nakes harus bebas dari narkoba," kata Puan melalui pernyataan tertulis, Rabu 20 Agustus 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai kasus tersebut mencoreng nama baik rumah sakit sekaligus mencederai rasa aman publik. Karena itu, ia mendorong pihak rumah sakit mengambil langkah cepat dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan pasien.

"Dunia kesehatan tidak boleh ternodai oleh narkoba," ujar Puan.

Puan juga menyoroti motif para nakes yang menggunakan narkoba, mulai dari masalah keluarga hingga tekanan kerja.

Ia meminta adanya pendampingan psikologis, konseling, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga medis agar mereka tidak mencari jalan yang salah.

“Tekanan fisik dan mental tenaga medis sangat berat, apalagi di daerah. Dibutuhkan dukungan nyata berupa konseling, pendampingan psikologis, dan kesejahteraan yang memadai,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan pun mendorong pengawasan internal yang ketat serta kerja sama rumah sakit dengan BNN, pemerintah daerah, dan organisasi profesi medis untuk menciptakan zona bebas narkoba.

Mantan Menko PMK itu menekankan, pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari gedung rumah sakit atau fasilitas medis, tetapi juga dari integritas dan kesehatan tenaga medis itu sendiri.

“Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan medis. Ini tentang rasa aman, rasa percaya, dan rasa kemanusiaan,” tegasnya.

“Tugas kita bersama adalah memastikan setiap pasien datang dengan harapan, dan pulang denga rasa lega karena telah dilayani oleh tenaga medis yang profesional dan bersih dari narkoba,” tandas Puan.

Seperti diberitakan, sepuluh pegawai Rumah Sakit R. Syamsudin SH di Sukabumi, Jawa Barat, dinyatakan positif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napza. Lima diantaranya merupakan perawat.

Hasil itu didapat setelah RSUD Syamsudin Kota Sukabumi menggelar skrining dari program kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan secara berkala.