DPR Ketok APBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp 4.106 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang. Pemerintah dan DPR sepakat membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan defisit anggaran dijaga pada level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Seluruh fraksi menyatakan sepakat mengesahkan RUU APBN 2027.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang disambut seruan 'setuju' secara serentak oleh seluruh peserta sidang.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% sangat krusial untuk memperbesar skala ekonomi nasional sekaligus memperluas dampak positifnya bagi konsumsi dan produksi masyarakat.

"Target 6% ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita," ujar Said di hadapan peserta rapat paripurna.

Dalam APBN 2027, belanja negara disepakati sebesar Rp 4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,10 triliun. Dengan postur ini, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% dari PDB.

Guna menopang postur tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro:

• Pertumbuhan Ekonomi: 6%
• Inflasi: 2,5%
• Nilai Tukar: Rp 17.500 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9%
• Harga Minyak Mentah (ICP): US$ 75 per barel
• Lifting Minyak & Gas: 612.500 barel/hari (minyak) dan 954.000 barel setara minyak/hari (gas)

Said menekankan, lonjakan belanja negara bakal diimbangi dengan optimalisasi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar tidak bergantung pada utang. "Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor," tegasnya.

Selain angka makro, APBN 2027 dipatok untuk mengakselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke rentang 6%–6,5%, kemiskinan ekstrem mendekati 0%–0,5%, serta pengangguran terbuka berada di kisaran 4,3%–4,87%. Anggaran ini juga diproyeksikan membuka 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

Di sektor energi, skema subsidi tetap dialokasikan namun disertai pembenahan data penerima. Said meluruskan bahwa penyesuaian alokasi subsidi, termasuk untuk LPG 3 Kg, bukan untuk memangkas hak warga miskin.

"Penurunan angka subsidi terjadi karena adanya pembenahan data penerima agar lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran negara," terang Said.

Kabar baik juga datang bagi daerah. DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk menanggung gaji serta honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Untuk menjaga ruang gerak keuangan daerah, skema mandatory spending terkait batas maksimal belanja pegawai (30%) dan minimal belanja infrastruktur (40%) resmi ditunda penerapannya. Selain itu, percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) akan didorong lewat operator investasi pemerintah demi menopang pembangunan infrastruktur daerah tanpa membebani APBD.