Jejak Merkuri dan Sianida di Hutan Konservasi Gunung Halimun Salak

Liputan6.com, Jakarta - Temuan merkuri dan sianida di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memunculkan kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan.

Terlebih, aktivitas pengolahan emas ilegal itu berada di sekitar sumber air yang dimanfaatkan masyarakat.

Untuk memastikan kondisi perairan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi mengambil enam sampel air dari sejumlah titik di sekitar lokasi tambang liar di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok. Sampel tersebut berasal dari aliran sungai, sumur warga, hingga kolam pengolahan emas.

Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan (KPHL) DLH Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, mengatakan sampel telah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Hasil pengujian diperkirakan keluar paling lambat 14 hari kerja.

"Enam sampel air sudah diambil dari sungai, sumur warga, serta kolam perendaman. Hasil uji laboratoriumnya maksimal 14 hari sebelum diserahkan ke Taman Nasional," ujar Arli, Sabtu (14/11/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kualitas air sekaligus memastikan ada atau tidaknya kandungan bahan berbahaya dari aktivitas pengolahan emas. Hingga kini, DLH belum menyampaikan hasil yang memastikan perairan di sekitar lokasi telah tercemar.

Temuan bahan kimia berbahaya tersebut terungkap dalam operasi terpadu penertiban tambang ilegal yang dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai TNGHS. Operasi itu melibatkan unsur TNI, Polres Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DLH, Satpol PP, BPBD, PLN, serta masyarakat setempat.

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan cairan merkuri atau air raksa (Hg) dan sianida yang digunakan dalam proses pemisahan emas dari batuan. Namun, jumlah keseluruhan bahan kimia yang telah digunakan di kawasan hutan konservasi itu belum diketahui.

"Sianida dan merkuri ditemukan di lokasi pengolahan emas saat patroli. Namun, DLH belum memiliki data pasti mengenai total volume zat yang dipakai," kata Arli.

Arli mengingatkan, merkuri dan sianida merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar. Paparan merkuri, terutama dalam bentuk metilmerkuri, dapat merusak sistem saraf. Sementara sianida merupakan zat beracun yang dapat menimbulkan dampak serius jika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berbahaya.

"Kedua zat ini tergolong B3 yang merusak kesehatan sehingga dilarang dipakai," tegasnya.

Menurut Arli, DLH Kabupaten Sukabumi selama beberapa tahun terakhir telah memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan mengenai bahaya penggunaan merkuri dan sianida dalam proses pemurnian emas. Namun, temuan bahan kimia tersebut menunjukkan aktivitas pengolahan emas ilegal masih menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Penertiban di Blok Gunung Bodas, Desa Sukarame, berlangsung selama lima hari. Dalam operasi tersebut, tim gabungan menutup 74 lubang galian, membongkar sembilan tempat perendaman emas, serta merobohkan 56 saung yang digunakan para penambang.

Aktivitas tambang ilegal itu tercatat telah merusak area seluas 2.070 meter persegi. Petugas juga menyita satu ons sianida, satu botol merkuri, 2,5 ons karbon, serta sejumlah perkakas pertambangan.

Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengatakan penertiban tidak hanya dilakukan untuk menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya, tetapi juga mengurangi risiko bencana menjelang musim hujan.

Menurut dia, penggalian tanpa izin dapat merusak struktur tanah dan lingkungan di kawasan hutan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti tanah longsor dan banjir.

"Penggalian liar memicu efek domino terhadap kerusakan alam. Aktivitas penambangan ini menjadi pemicu utama terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir," ujar Didid.

Balai TNGHS bersama aparat penegak hukum juga berencana mengembangkan penindakan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Penegakan hukum, kata Didid, tidak hanya menyasar pekerja tambang di lapangan, tetapi juga pemodal dan pengendali kegiatan.

"Penindakan hukum ke depan tidak sekadar menyasar warga di lapangan. Kami berupaya membidik aktor intelektual di balik tambang ilegal ini," terang dia.

Hasil pemeriksaan enam sampel air nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk mengetahui kondisi perairan di sekitar lokasi tambang. Kepastian hasil uji tersebut penting untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut, terutama guna melindungi sumber air yang digunakan masyarakat.