Pembelaan-Pembelaan Kubu Gus Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipanggil KPK, Kamis (7/08/2025). Dia diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi kuota haji.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, permasalahan tersebut terkait pembagian 20 ribu kuota tambahan yang diterima Indonesia pada pelaksanaan haji 2024.

Asep mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, kuota tambahan tersebut dibagi dengan presentase 92 persen haji reguler dan haji khusus delapan persen. 

"Kenapa 92 persen? Karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler. Sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen," kata Asep.

Asep melanjutkan, dalam praktiknya pembagian kuota tambahan itu tidak 92 banding 8 persen, tapi rata dibagi dua. "Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, (misalnya) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ucapnya.

Juru Bicara dari Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbie menjelaskan kuota haji di Indonesia terbagi dua yakni kuota tetap dan kuota tambahan haji Indonesia.

Menurut dia, kuota haji tetap didasarkan pada kesepakatan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yaitu jatah 1 kuota untuk 1.000 penduduk muslim.

"Atas aturan OKI tersebut maka Indonesia mendapat kuota tetap sebesar 221.000 jamaah per tahun," kata Anna dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Anna mencatat, kuota tetap itu kemudian dibagi berdasarkan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8/2019 menjadi dua, kuota haji regular dan kuota haji khusus. Selanjutnya, melalui pasal 64 ayat (2 ) UU nomor 8/2019, kuota haji khusus ditetapkan 8% dari kuota haji Indonesia.

"Itu sebabnya kuota haji Indonesia atau kuota tetap itu 92% untuk jemaah haji regular atau sebanyak 203.320 dan 8% untuk haji khusus atau setara 17.680," jelas Anna.

Anna menambahkan, kuota tambahan diatur dalam Pasal 9 UU no 8/2019, berbunyi (1) dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Yaqut menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.

"Bisa disimpulkan pembagian kuota tambahan tidak harus mengikuti aturan 92 berbanding 8, melainkan diskresi Menag yang harus mempertimbangkan ketersediaan dana manfaat (BPKH) juga ketersediaan layanan dalam dan luar negeri (proses pemvisaan, pesawat, akomodasi, ketersediaan tenda di Arafah dan Mina, termasuk petugas)," jelas Anna. 

Meski ada diskresi Menag, namun Anna memastikan kebijakan pembagian kuota haji tambahan untuk musim haji 2024 dilakukan secara transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pembagian dilakukan secara transparan, banyak pihak ikut membantu kami memutuskan masalah ini dan ikut melakukan simulasi secara langsung untuk mengecek kesiapan di lapangan," klaim Anna.