RUU KUHAP Atur Kompensasi untuk Korban Kekerasan Seksual Jika Pelaku Tak Mampu

Liputan6.com, Jakarta Panitia kerja (panja) penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyepakati kompensasi bagi korban diberikan oleh negara, apabila korban pelaku tidak mampu.

Wamenkum Eddy OS Hiariej menyatakan, perihal kompensasi tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) 56.

"Kita menambahkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya," kata Eddy dalam Rapat Panja DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menurut dia, kompensasi itu sesuai UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya kompensasi maka negara hadir membantu korban.

"Makanya ada kompensasi dalam pengertian ganti kerugian kepada korban. Definisi ini sama dengan definisi pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata dia.

Selanjutnya, Ketua Panja Habiburokhman menanyakan terkait persetujuan pasa anggota rapat.

"Setuju ya?" tanya Habiburokhman dan dijawab setuju dan palu diketuk.

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR pada Rabu 8 Juli 2025. Parlemen pun langsung membahasnya dengan menunjuk Habiburokhman terpilih sebagai ketua Panja tersebut.

Politikus Golkar, Henry Indraguna, menyebut RUU KUHAP sebagai harapan baru untuk menyegarkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut dia, UU Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan zaman, termasuk kejahatan siber, dinamika sosial modern, dan perlindungan hak asasi manusia.

"Tak ada alasan lagi, RUU ini harus segera disahkan. Hukum harus hidup. Keadilan yang tertunda adalah pengkhianatan terhadap rakyat. RUU KUHAP adalah napas baru untuk hukum modern Indonesia," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (10/7/2025).

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menyoroti bahwa KUHAP yang berlaku sejak 1981 merupakan peninggalan era kolonial yang masih kental dengan pendekatan represif, serta mengabaikan prinsip due process of law.

Guru Besar Unissula Semarang menegaskan, sistem hukum acara pidana saat ini gagal melindungi hak-hak tersangka, saksi, dan korban. Selain itu, hukum acara pidana juga belum mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi dan kompleksitas kejahatan modern.

"Hukum harus menjadi pelayan rakyat, bukan alat penindas. RUU KUHAP harus memastikan keadilan yang manusiawi dan transparan," jelas dia.