DPR Minta Purbaya Siapkan Anggaran untuk Renovasi 10.000 Puskesmas

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi rupiah murni dalam APBN 2027 untuk mendukung program revitalisasi dan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah telah merencanakan revitalisasi 10.000 puskesmas, 416 rumah sakit, serta sejumlah fasilitas kesehatan di 34 provinsi.

Program tersebut direncanakan menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan Private Lending and Non-governmental (PLN).

“Banggar hanya ingin mengingatkan bahwa itu sudah menjadi instruksi Bapak Presiden yang kita semua mendengar itu,” kata Said dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Senin (7/9/2026).

Said menjelaskan, sejumlah kementerian dan lembaga mengusulkan agar pembiayaan program tersebut menggunakan rupiah murni pada 2027. Selanjutnya, pembiayaan itu akan diganti melalui PLN pada 2028-2029.

Menurut Said, Banggar akan membahas skema pembiayaan tersebut melalui Panja Belanja Pusat. Pembahasan dilakukan untuk menentukan mekanisme pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan program pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan membahas usulan pembiayaan revitalisasi fasilitas kesehatan tersebut bersama Panja Anggaran DPR RI.

“Kita akan lihat batasan-batasan kita seperti apa, sehingga tidak mengganggu sustainabilitas dari Anggaran Nasional,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pemerintah dapat menjalankan program revitalisasi secara bertahap apabila kapasitas fiskal tidak memungkinkan seluruh kebutuhan dibiayai sekaligus.

“Kalau nggak semua, mungkin sebagian kita jalankan secara bertahap, sehingga ini bisa dijalankan. Termasuk untuk pembiayaan rupiah murninya,” kata Purbaya.

Said kemudian meminta pemerintah menyiapkan pembahasan lebih lanjut untuk rapat pada Rabu. Salah satu materi yang akan dibahas adalah anggaran yang berada di bawah garis atau below the line.

Selain itu, Banggar DPR RI menyepakati pembentukan tim perumus atau Timus setelah pembahasan Panja A hingga D selesai.

Timus tersebut akan bertugas merumuskan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.