Pemerintah Diminta Contoh India Selesaikan Masalah Polusi Udara di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Pakar Pulmunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKM-UI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan pemerintah dapat mengadopsi langkah India dalam menekan tingginya polusi udara di Jakarta. Menurutnya, kemacetan lalu lintas merupakan penyumbang utama kualitas udara di Jakarta makin buruk, sama dengan halnya di Ibu Kota India, New Delhi. 

Tapi kemudian pemerintah India memeriksa secara ketat polusi knalpot kendaraan, bahkan untuk mobil diplomat seperti yang ia pakai sehari-hari sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara.

Proses uji emisi kendaraan dilakukan diberbagai fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mempermudah layanan.

"Di berbagai simpang jalan yang menjadi simpul kemacetan di New Delhi di tempatkan pot berisi tanaman, yang berjajar serupa dinding untuk menghalau polusi udara," kata Tjandra seperti dikutip dari Antara, Selasa, (15/8/2023).

"Karena di New Delhi pada hari raya tertentu, ada yang tinggi kejadian polusi udara, karena mercon sepanjang hari. Oleh karenanya, pada hari raya tertentu dilarang penggunaan mercon," katanya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah mengidentifikasi secara lebih jelas tentang apa saja yang menjadi penyebab polusi udara sekarang sesuai proporsi masing-masing.

"Juga sudah banyak dibicarakan tentang kemungkinan sebagian bekerja di rumah, juga ada pemikiran larangan membakar sampah terbuka di halaman rumah, serta kalau sumber polusi dari provinsi sebelah, maka dicari penyebab jelasnya dan diatasi langsung di sana," katanya.

Selain itu, kata Tjandra, perlu juga dilakukan surveilans yang baik untuk mengetahui pola gangguan kesehatan dari waktu ke waktu sejalan dengan peningkatan polusi udara.

"Di Australia misalnya, jelas ada data bahwa pada masa kebakaran semak-semak (bush fire) maka terjadi peningkatan angka masuk IGD akibat keluhan sesak napas di lokasi itu," katanya.

Selain itu, kata Tjandra, perlu dilakukan pemantauan kesehatan dan penanganan gangguan kesehatan, baik jangka pendek maupun kemungkinan ada tidaknya dampak jangka panjang.

"Untuk itu pemantauan secara kohort perlu dilakukan," katanya.