Polemik Hapus Wisuda TK hingga SMA, Nadiem Makarim Diminta Segera Buat Surat Edaran

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti angkat suara terkait polemik yang terjadi soal seremonial wisuda para pelajar yang dilakukan di tiap-tiap sekolah dan seolah menjadi agenda wajib saat kenaikan tingkat mulai dari TK hingga SMA.

Menurut dia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim wajib membuat aturan tegas.

"FSGI mendorong pemerintah agar lebih sensitif dalam hal menyikapi wisuda. Menteri Nadiem Makarim dapat membuat surat edaran yang berpedoman pada aturan yang sudah ada," kata Retno dalam keterangan diterima, seperti dikutip Selasa (20/6/2023).

Dia mengamini, wisuda menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid karena biayanya yang tidak sedikit. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, seremonial wisuda bukan hanya milik lulusan Perguruan Tinggi melainkan telah menjadi agenda prestise lembaga pendidikan dari TK hingga SMA.

Pro-kontra terjadi, sebagian orang tua murid menilai ada sisi positif dari kegiatan tersebut. Salah satunya menjadi momentum bagi sang anak yang naik ke jenjang yang lebih tinggi dan motivasinya.

Kendati demikian, Retno mewanti apakah hal itu sebanding dengan beban biaya ekstra bagi sebagian orang tua. Karena harus bayar biaya wisuda dan uang foto. Belum lagi anak harus ke salon, membuat kebaya/jas.

"Seluruh biaya itu tidak sedikit dan memberatkan para orang tua, terutama yang tidak mampu. Hal inilah yang kerap memicu pengaduan pungli dari masyarakat," ujar dia.

Solusi ke depan, Retno menghimbau sekolah/Madrasah agar mempertimbangkan secara lebih cermat dan bijak terkait manfaat dan dampak dari pelaksanaan wisuda.