Pemerintah Pusat Ikut Proyek ITF Sunter, Ini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Pemprov DKI Jakarta tengah mengerjakan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep waste to energy yang didukung dengan teknologi ramah lingkungan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter. Dalam proyek itu, pemerintah pusat ikut terlibat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto menjelaskan, ITF Sunter merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pemerintah pusat akan menjadi pendamping untuk mempercepat proyek ini.

“Kalau pemerintah pusat itu, kan memang sebagai pendamping terhadap percepatannya. Jadi kalau ada hambatan-hambatan yang memang bisa menghambat proses dari pembangunan ITF ini ya kita berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” jelas Asep saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip, Kamis (2/2/2023).

Dia menegaskan, proyek ini dikebut pada 2023. Namun, saat ini Jakpro masih berproses dalam memilih mitra untuk membantu mengerjakan proyek ini.

“Iya, jadi dikebut. Kita lagi proses untuk mengebut. Tapi kan nanti setelah (mitra) dipilih oleh Jakpro baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Nah ini yang kami masih tunggu dari Jakpro, apakah memang proses pemilihan mitra itu bisa selesai di pekan ke berapa di bulan ini,” ujar Asep.

Dia menjelaskan, pihaknya selalu meminta Jakpro untuk mempercepat proses pemilihan mitra dengan mengirimkan surat. Namun, Asep memahami bahwa pergantian direksi di Jakpro membuat proses ini sedikit terhambat.

“Kami juga dari Pemprov DKI dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan beberapa kali surat kepada Jakpro untuk segera memberikan laporan progres dalam proses ini. Itu kan karena kemarin Jakpro ada pergantian direksi ya,” jelas Asep.

“Jadi terhadap proses yang sedang berjalan ini memang direksi baru Jakpro itu sedang mempelajarinya apakah memang secara regulasinya sudah terjaga atau tidak. Ini yang sedang di evaluasi oleh direksi baru karena kan nanti yang akan menetapkan pemenangnya itu kan direksi baru nih, tapi prosesnya ada di direksi yang lama,” sambungnya.