DPR Panggil Menteri Imipas hingga Kalapas Cibinong Soal Fasilitas Mewah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, serta Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.

Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait temuan fasilitas mewah berstandar apartemen oleh Ombudsman RI di dalam lapas tersebut.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa pemanggilan tidak hanya ditujukan kepada pejabat lapas tingkat daerah, melainkan mencakup seluruh jajaran kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pemasyarakatan.

“Komisi XIII akan segera panggil semuanya menteri, dirjen dan kalapas pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah, dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata Willy saat dihubungi, Kamis (24/9/2026).

Langkah DPR ini merespons temuan Ombudsman RI mengenai sedikitnya 10 kamar di area terpisah Lapas Cibinong yang dilengkapi ruang tamu, dapur, televisi, hingga kulkas.

Willy menilai kemunculan fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu merupakan dampak dari adanya interaksi antara kebutuhan warga binaan yang mampu secara finansial dan penyedia layanan di lapangan.

“Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elite secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas Lapas tidak manusiawi. Lalu bertemu dengan adanya supply. Ya terjadi seperti ini,” ujarnya.

Willy menambahkan, Komisi XIII DPR RI akan membawa isu ini ke dalam rapat kerja pada masa sidang mendatang.

Temuan tersebut bakal dijadikan landasan evaluasi untuk mendorong pembenahan menyeluruh di seluruh lembaga pemasyarakatan.

“Kita sudah mengenal pidana sosial, ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi,” tegas Willy.