Sukses

Wapres Ma'ruf: Jadikan Nilai Pancasila untuk Lawan Politik Identitas di Pemilu 2024

Ma'ruf mengingatkan, jangan sampai keutuhan bangsa menjadi rusak dan terjadi perpecahan dalam kondisi apapun. Termasuk melalui politik identitas atau bahkan ideologi selain Pancasila.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama untuk melawan politik identitas yang biasa terjadi saat pesta demokrasi, seperti Pemilu 2024 mendatang.

"Memasuki periode menuju pesta demokrasi 2024, jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai lokomotif dalam melawan politik identitas, baik identitas ras, etnis, agama, maupun identitas sosial lainnya," tutur Ma'ruf di Kantor Gubernur Banten, Serang, Banten, Senin (14/11/2022).

Ma'ruf mengingatkan, jangan sampai keutuhan bangsa menjadi rusak dan terjadi perpecahan dalam kondisi apapun. Termasuk melalui politik identitas atau bahkan ideologi selain Pancasila.

"Kita kan sudah punya pedoman, di dalam beragama seperti lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Dan kita dianggap sebagai negara yang paling toleran di dunia," jelas dia.

Ma'ruf menceritakan momen saat ditemui oleh utusan dari Timur Tengah, yakni dari Majelis Hukamah Al Muslimin yang merupakan perhimpunan ulama dunia yang terkenal dengan kepintarannya.

"Ketuanya syeikh Al Azhar Profesor Thoyyib, mereka datang ke tempat saya menemui saya mengatakan kami datang ke Indonesia untuk belajar tentang toleransi. Karena model Indonesia adalah model yg paling baik di dunia akan kami jadikan model dalam rangka pengembangan dakwah Majelis Hukamah Al Muslimin, jadi kami datang untuk belajar," kata Ma'ruf.

Oleh karena, Ia menambahkan, itu bukan saatnya lagi sekarang bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Dengan kuatnya pengalaman Indonesia membangun toleransi dan perdamaian hingga menjadi pembelajaran bangsa lain, maka jangan sampai malah masyarakatnya sendiri merusak dan menimbulkan perpecahan dengan alasan apapun.

"Oleh karena itu ketika nanti kita menghadapi Pemilu, saya sering mengatakan ya seperti itu kita, kalau agama kita lakum dinukum waliadin, dalam berpartai lakum partaiukum walana partaiuna, partai anda partai anda, partai kami partai kami. Jadi akur-akur saja. Jadi kalau capres berbeda ya begitu juga, lakum capresukum walana capresuna, jadi ini tidak perlu kita berbeda partai, berbeda capres, kemudian kita bermusuhan. Saya kira tidak selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia, dan kita sebagai insan Pancasilais sejati, ini saya kira nilai-nilai itu," Ma'ruf menandaskan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penguatan Ideologi Pancasila

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi pembicara dalam acara bertajuk Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Aparatur Pemerintah Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam.

"Ada orang mengatakan, Islam apa Pancasila. Sebenarnya Pancasila dan Islam tidak saling bertentangan, tidak saling menegasikan," tutur Ma'ruf di Kantor Gubernur Banten, Serang, Banten, Senin (14/11/2022).

Ma'ruf menegaskan, seorang muslim yang baik tentu dapat menjadi pancasilais, dan pribadi pancasilais pun bisa merupakan muslim yang baik. Kedua hal tersebut tidaklah layak untuk dipertentangkan.

"Sehingga tidak ada lagi orang pilih pancasilais atau Islam, saya kira itu pertanyaan yang tidak betul. Sebagai orang Indonesia kita harus Pancasila, tapi sebagai seorang muslim kita muslim," jelas dia.

Lebih lanjut, kata Ma'ruf, Pancasila merupakan hasil kesepakatan nasional oleh pejuang kemerdekaan, yang berisikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial. Dalam bahasa agama, Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI disebut misakhul wathoni.

"Indonesia ini darul misakh, negara kesepakatan. Karena itu tidak boleh kita mengingkari kesepakatan. Tidak boleh mencederai kesepakatan, itu namanya mukholafatul misakh. Mengganti Pancasila, NKRI, itu namanya mukhalafatul misakh," Ma'ruf menandaskan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.