HEADLINE: TPF Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Dibentuk, Bongkar Dugaan Kejahatan Sistematis?

Liputan6.com, Jakarta - Sejak kasus gagal ginjal akut ditemukan pertengahan 2022, korban bocah meninggal akibat penyakit itu terus melonjak. Jumlah anak meninggal yang awalnya satu-dua, meningkat drastis menjadi 36 kasus pada Agustus 2022. Bahkan terbaru, angka itu tercatat mencapai 324 kasus per 6 November 2022 yang tersebar di 28 provinsi.

Dari jumlah itu, 195 meninggal, 27 dalam perawatan, dan 102 pasien yang sembuh.

Kondisi ini membuat masyarakat menjadi was-was juga bercampur geram. Jumlah kematian anak akibat diduga karena sirup membuat para orangtua khawatir bila hal itu menimpa buah hatinya. Di sisi lain, lembaga terkait terkesan lari dari masalah dengan saling lempar tanggung jawab.

Untuk menemukan penyebab pasti kasus ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Gagal Ginjal Akut. Tim akan mencari pangkal terjadinya gagal ginjal akut atipikal pada anak serta memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Ketua TPF Muhammad Mufti Mubarok, dalam temuan awal didapatkan bahwa peristiwa gagal ginjal akut yang menyerang anak di Indonesia merupakan dugaan kejahatan sistematis. Dalam praktiknya, kejahatan itu tidak hanya melibatkan pelaku usaha tetapi juga kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat-obatan.

"Ini kan kejadian yang luar biasa, dalam waktu yang cepat (makan korban). Penyebabnya juga diketahui akibat minum sirup. Nah sementara terkait sirup ini, pengawasan kan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sementara sampai hari ini tidak ada minta maaf, belum ada klarifikasi. Hanya melarang, melarang, dan melarang. Tapi ini kan persoalannya sudah meninggal, kecuali sebelum meninggal. Ini masalahnya," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (10/11/2022).

Dia menyanyangkan, di tengah korban yang terus berjatuhan, pemerintah terkesan tidak terlalu responsif mengatasinya. Yang ada hanya berupa imbauan agar tidak mengonsumsi obat tertentu yang menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak.

"Nah kemudian bagaimana upaya-upaya pemerintah ini kan kelihatannya nggak terlalu masif. Hanya menarik, mengimbau. Sementara barang-barang ini sudah beredar di masyarakat, disimpan di mana-mana," kata dia.

Bahkan lebih mirisnya lagi, tak ada yang mengacungkan tangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas meninggalnya ratusan anak Indonesia. Ia pun menduga ada sesuatu di balik kejadian ini.

"Pertanggungjawabannya kan sampai hari ini belum ada. Sementara korban terus naik. Pelaku usaha juga sampai hari ini belum ada yang mengklarifikasi 'saya bertanggung jawab'. Kemudian BPOM (menyatakan) 'bertanggung jawab'. Artinya mereka ini ada sesuatu. Ini yang kita sebut dengan konspirasi kejahatan," tegas Mufti.

Dalam menggali keterangan yang dibutuhkan, dia menjelaskan, TPF tidak memanggil BPOM namun akan menyambanginya. Lembaga itu dinilainya bersikap tidak terbuka dan juga tak kooperatif.

"Kami akan mendatangi BPOM, karena mereka kan defensif, tidak kooperatif. Mestinya mereka harus kooperatif. Ayo bagaimana masalahnya ini, kan memang sudah terjadi korban. Bagaimana tanggung jawab dari pemerintah dan pelaku usaha kan harus jelas. Sampai hari ini belum ada tanggung jawab siapa. Kan mereka korban sudah berjatuhan segitu banyaknya. Kalau Kanjuruhan cepat, sudah ada yang bertanggung jawab," ujar dia.

Dia mengungkapkan akan ada dua pihak yang bakal menjadi penanggung jawab atas kejadian gagal ginjal akut pada anak. Dan sampai saat ini, tim masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

"Yang bertanggung jawab pasti dua. Yaitu pelaku usaha dan pemerintah, yang dalam hal ini bisa Kemenkes, bisa BPOM, terakhir Presiden. Karena ini kan pemerintah pusat," ujar dia.

Namun dia belum dapat mengungkapkan secara spesifik pihak-pihak tersebut. Hal ini lantaran dalam proses pencarian data, TPF kesulitan mengaksesnya dari instansi terkait.

"Ini kan mestinya ada inisiasi dari pemerintah atau pelaku usaha bahwa memang kami melakukan kesalahan ini, siap bertanggung jawab. Dan itu yang kami tunggu sampai hari ini. Sama kayak pemerintah, kami lalai, abai, dan siap bertanggung jawab. Itu yang kita tunggu. Biar mereka para korban juga tidak takut. Kami pun gampang dapat cari data, sampai hari ini kami minta data resmi pun tidak dikasih. Berarti kan ada sesuatu, dugaan kita," jelas dia.

Meski sulit mendapatkan data, TPF tidak patah arang. Tim terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan kasus yang ada. Saat ini BPKN sudah menerima enam laporan pengaduan terkait kasus gagal ginjal di antaranya empat dari Jakarta, satu Bekasi dan satu dari Jawa Timur.

"Sudah terus berkembang setiap ada (laporan kasus) yang masuk. Ini kan untuk sampling kita, kasus yang memang karena obat, hampir semua laporan yang masuk kan karena obat, bukan karena yang lain," dia menegaskan.

Nantinya, hasil penyelidikan TPF tersebut akan diserahkan kepada sejumlah pihak. Mulai dari Presiden hingga DPR. "Hasil diserahkan TPF, rekomendasi ke Presiden, Kemenkes, BPOM, dan DPR sebagai lembaga yang bisa mengawasi pemerintah," ujar dia. 

Sementara Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menilai, pembentukan TPF gagal ginjal akut pada anak sebagai langkah yang tepat. Meski terlambat, TPF bentukan BPKN ini dianggap menjadi wasilah untuk meneliti kasus yang tengah terjadi.

"Tugas BPKN memberikan saran kepada Presiden dan pemerintah, maka untuk memberikan pertimbangan itu mereka bisa melakukan berbagai upaya, yaitu menerima pengaduan, melakukan investigasi, melakukan penelitian. Maksudnya penelitian lah, melakukan FGD. Jadi pembentukan TPF dalam rangka itu," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (10/11/2022).

"Tentunya kita tetap mengapresiasi, karena dalam hal ini, seharusnya pemerintah harus lebih cepat juga dalam merespons kasus ini," dia mengimbuhkan.

David menjelaskan, sejak awal muncul kasus gagal ginjal anak, pihaknya tidak sepakat dengan penanganan yang dilakukan oleh BPOM. Terlebih ketika lembaga itu mengumumkan ada 133 obat yang disebut aman. Padahal delapan di antara obat itu, pihaknya menyatakan bahaya untuk dikonsumsi.

"Waktu (BPOM bilang) 133 obat yang dibilang aman, itu kan kami membantah. Kami bilang itu kebohongan publik. Ternyata itu kan sekarang jadi dicabut gara-gara 69 obat sudah ditarik dari peredaran. Nah dari 69 itu, ada 8 yang didaftar 133. Jadi apa yang saya katakan kebohongan publik itu, benar. Jadi itu juga saya sudah sampaikan ke BPKN menjadi bahan bahwa telah terjadi kebohongan publik," jelas dia.

David menegaskan, bahwa BPOM menjadi pihak yang bertanggung jawab terkait masalah ini. Lembaga itu dianggapnya lalai dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada TPF, sekarang pun sudah jelas kok siapa yang harus bertanggung jawab, BPOM. Bukan hanya kepalanya, instansi aparaturnya yang memang tidak melakukan pengawasan tidak baik. Kalau bisa dilihat, lihat saja bagan struktur BPOM, itu adalah struktur terlengkap dalam pengawasan, tetapi struktur yang tidak bekerja juga. Jadi miris kita, struktur lengkap, tapi adanya kasus ini terbukti tidak ada kerjaannya," terang dia.

Karenanya, dia menilai BPOM kecolongan atas kajadian yang merenggut nyawa ratusan generasi bangsa ini. Dari puluhan obat yang ditarik dari peredaran, telah mengantongi surat izin dari BPOM.

"69 (obat) dari tiga perusahaan ditarik dari peredaran, yang ditarik peredaran itu semuanya punya surat izin edar. Bahkan bertahun tahun. Artinya ketika itu ditarik dari peredaran, kan menjadi pertanyaan, kalau selama ini tidak diawasi. Ini semua teregistrasi kok, di sinilah saya pikir BPOM ini kecolongan karena proses pendaftaran itu tidak melibatkan BPOM secara aktif," dia menjelaskan.

David menambahkan, seharusnya BPOM tidak bersikap terlalu percaya dengan produsen obat-obatan. Sebab sebagai pengawas, tugasnya itu harus ditunaikan secara maksimal sebelum ataupun setelah obat itu beredar.

"Sebelum beredar artinya bukan hanya mencatat atau meregister, tapi juga meneliti bener enggak ini ada kandungannya, prosesnya. Sekarang mereka dengan bangganya (mengatakan) 73 obat (izin edarnya ditarik). Harusnya engggak bangga, harusnya malu. Karena itu semua sudah mereka keluarkan izin edarnya," ujar dia.

Kecolongan Banyak Institusi

Epidemiolog Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman mengungkapkan bahwa adanya kadar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang tinggi pada obat sirup merupakan sebuah kecolongan dari banyak institusi.

"Yang kecolongan Badan POM (BPOM), Kemenkes (Kementerian Kesehatan) juga kecolongan. Wong dia yang supervisi. Kemudian kita harus lihat di hulu, yang impor ekspor ini urusan siapa apakah (Kementerian) Perdagangan, Perindustrian, atau Bea Cukai," kata Dicky melalui keterangan pada Health Liputan6.com, Kamis (10/11/2022).

Dalam mengusut kasus ini, perlu segera ada penguraian untuk mengetahui pihak pemerintah dan institusi mana saja yang bertanggung jawab.

"Di situlah yang harus diurai. Tidak bisa menunggu hanya satu dua pihak, karena ini pemerintah kerja kolektif dan perlu ada koordinasi di situ. Walaupun ada yang bebannya paling besar, dalam hal ini Badan POM dan Kemenkes," ujar Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global ini.

Namun tak menutup kemungkinan institusi lain terlibat dalam terjadinya cemaran EG dan DEG yang tinggi dalam obat sirup di Indonesia. 

"Tapi ada institusi-institusi lain yang kemungkinan belum terungkap atau bahkan belum terlibat. Padahal dalam fakta di lapangan, dia bisa terlibat. Kan itu bisa terjadi. Makanya investigasinya dalam kaitan gagal ginjal akut misterius ini yang jelas, harus tuntas," tambahnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya cemaran EG dan DEG di atas ambang batas aman sebuah obat sirup, Dicky meminta ada investigasi menyeluruh. Bukan cuma melibatkan BPOM atau Kemenkes, juga pihak lain. 

"Bukan hanya melibatkan Badan POM, enggak. Ini ada Kemenkes, mungkin ada institusi-institusi lain yang terlibat. Ini harus direspons serius, karena masalahnya ada korban jiwa," tegasnya.