Terima Keluhan Forum Dokter Susah Praktik, Yasonna: Padahal Kita Kekurangan Dokter

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menerima kunjungan para dokter dari Forum Dokter Susah Praktik, di Kantor Menkumham, Jakarta, Rabu (27/7/2022). Para dokter Indonesia yang mayoritas lulusan luar negeri itu mengeluhkan sulitnya mendapat izin praktik di Indonesia.

Salah satu perwakilan Forum Dokter Susah Praktik, Dr Rulando Putra Augustyn mengungkapkan, banyak rekan-rekannya sesama dokter lulusan luar negeri yang mengeluhkan prosedur dan tingginya biaya untuk mendapatkan izin praktik di Indonesia. Dia berharap pemerintah Indonesia memperjuangkan aspirasi para dokter melalui revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

"Ilmu saya rasa sama, profesi kita ini dibutuhkan banyak orang, semua butuh Kesehatan," ungkap Rulando yang menempuh studi dokternya di Rusia.

Sejak menyelesaikan studi kedokterannya di Rusia dan kembali ke Indonesia sekitar satu tahun lalu, Rulando belum juga mendapat izin praktik kedokteran di Indonesia. Akibat sulitnya mendapatkan izin praktik sebagai dokter, saat ini Rulando mengaku bekerja di perusahaan asuransi, sedangkan rekan-rekannya sesama dokter kembali ke negara tempat mereka menempuh studi agar bisa praktik sebagai dokter.

"Saya tidak praktik, sekarang saya bekerja di bidang asuransi. Kenapa saya memilih jalur itu, karena saya punya keluarga dan butuh untuk membiayai hidup, untuk bisa mandiri," ungkap Rulando.

"Teman-teman saya (sesama dokter lulusan) dari Rusia, dari Tiongkok, dan lulusan negara lain juga satu suara bagaimana bisa menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah," sambungnya.

Penasihat Forum Dokter Susah Praktik, Dr dr Judilherry Justam mengungkapkan, salah satu penyebab sulitnya putra-putri Indonesia mendapatkan izin praktik setelah kembali dari studi di luar negeri adalah karena terlalu besarnya kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang merupakan organisasi swasta tapi tercantum dalam undang-undang.

"Adanya organisasi swasta di dalam undang-undang itu enggak lazim, sehingga dia memiliki kewenangan monopoli. Monopolinya dua, rekomendasi izin praktik, dan surat rekomendasi itu diberikan kolegium yang dibentuk IDI, ini keliru," ujar Judilherry.

Dokter senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat IDI tahun 2012-2015 itu menuturkan, monopoli bisa terjadi ketika syarat untuk mendapatkan izin praktik dokter menjadi kewenangan IDI yang merupakan organisasi swasta.

"Ini kan ada monopoli, karena untuk mengadakan praktik harus ada rekomendasi IDI, jadi dokter Indonesia kalau mau praktik harus jadi anggota IDI, itu enggak ada ketentuanya di mana pun di dunia," ungkapnya.