Ma'ruf Amin Harap Gereja-Gereja Ikut Atasi Konflik di Papua

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2022). Pada kesempatan itu, dia menyatakan penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri.

"Pemerintah ingin bertemu berdialog di Papua dengan gereja-gereja ini, tapi mereka pihak gereja lebih dahulu datang ke sini dan menyampaikan berbagai usulan konstruktif. Saya kira karena memang pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengajak para pengurus PGGP ikut membantu rekonsiliasi dan menghilangkan konflik di tanah Papua.

"Jadi menghilangkan konflik dan ini kita bersepakat bagaimana mencari solusi kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan," kata dia.

"Oleh karena itu pemerintah bersama gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang masih tersisa ini sebagai warisan masa lalu, ini akan kita carikan, kita akhiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini poin penting saya kira. Kemudian pendidikan, pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, lalu masalah ekonomi untuk terutama afirmasi terhadap orang asli papua," tambah Wapres.

Peran gereja Papua, lanjut Ma'ruf, sangat penting tidak hanya untuk penyelesaian konflik melainkan juga untuk pembangunan di Papua.

"Peran gereja di Papua sangat penting dalam menghadapi bagaimana pembangunan yang berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian dan kesejahteraaan. Gereja mengusulkan berbagai perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang ekonomi juga," pungkas Ma'ruf Amin.

Bentrok yang melibatkan pengunjuk rasa dengan sejumlah aparat terjadi di Kawasan Wilayah Istana Negara. Pengunjuk rasa menolak rencana pemekaran Papua hingga berujung ricuh. Empat anggota polisi diserang hingga alami luka-luka.

2 dari 4 halaman

Wapres Ma'ruf Beri Arahan ke Lemhanas soal Peningkatan Kesejahteraan Papua

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan perlu adanya sinergi pembangunan, baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan di Papua. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian konflik di Papua.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah kebijakan dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Wapres Ma'ruf menjelaskan, dibutuhkan kajian mendalam salah satunya oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) untuk menerapkan pendekatan kesejahteraan.

"Kita harus membuat landasan melalui kajian (pendekatan kesejahteraan), apabila landasannya sudah ada maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya," ucap Wapres Ma'ruf Amin saat menerima Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Selasa (19/4/2022).

Sebagai langkah konkret, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

"Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang saat ini masih dibahas bersama-sama di tingkat kementerian dan lembaga. Selain itu, juga tengah dibahas tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)," jelas Wapres.

Sementara, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, menyampaikan bahwa saat ini Lemhannas akan fokus menjalankan lima kajian yaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, ketahanan IKN, dan juga konsolidasi demokrasi.

Terkait arahan Wapres, Gubernur Lemhannas menyampaikan bahwa akan segera membentuk tim kajian khusus membahas strategi pemerintah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kami akan membentuk tim pengkaji khusus terkait dengan Papua untuk memastikan bahwa perubahan pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan di Papua maupun kesejahteraan rakyat Papua," ujarnya.

3 dari 4 halaman

DPR Targetkan 3 RUU Provinsi Pemekaran Papua Selesai Sebelum Juni 2022

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022.

"Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR. Kami berusaha sebelum Juni 2022, seluruh RUU itu bisa disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Rifqi seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan target tersebut merupakan salah satu konsekuensi pembentukan provinsi baru sehingga harus ada pembentukan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2024.

Menurut dia, pembentukan dapil baru itu berdampak penambahan dapil dan penambahan jumlah kursi anggota DPR RI sehingga harus disesuaikan dengan segera agar sinkron dengan tahapan Pemilu 2024.

"Pembentukan dapil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka akan ada penambahan kursi DPR termasuk penambahan dapil yang harus disesuaikan segera agar sinkron dengan tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR pada Selasa (12/4) menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR. Ketiga RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI itu adalah RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah, dan RUU tentang Pegunungan Tengah.

Ketiga RUU itu sebelumnya telah disetujui Panitia kerja (Panja) dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Acmad Baidowi menjelaskan hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tiga RUU yang kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul secara garis besar, yaitu memperbaiki dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4 dari 4 halaman

Penembakan KKB di Puncak Papua: 2 Tukang Ojek Jadi Korban, 1 Orang Meninggal

Sejumlah senjata dan amunisi yang disita TNI dari kelompok separatis usai terlibat baku tembak di Intan Jaya, Papua. (dok TNI)

Teror kembali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kini, dua tukang ojek jadi korban penembakan KKB di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, sekitar pukul 10.00 WIT, Selasa (12/4/2022).

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan satu korban penembakan KKB di antaranya meninggal dunia. Sementara, satu orang lainnya dalam keadaan kritis.

"Ada dua korban dari penembakan itu, yang meninggal dunia atas nama Soleno Lolo akibat luka tembak dibagian rusuk sebelah kanan dan yang satu kritis atas nama Sauku Dg Paewa mengalami luka tembak di bagian kepala," kata Kamal.

Korban kritis dievakuasi ke RSUD Mulia untuk mendapat perawatan medis. Korban meninggal dunia masih menunggu keputusan dari pihak keluarga, apakah diterbangkan ke kampung halaman atau dimakamkan di Puncak Jaya.

"Kedua korban sudah berada di RSUD Mulia, untuk korban selamat dalam penanganan tim medis. Sedangkan untuk korban meninggal dunia masih menunggu pihak keluarga," ujar Kamal.

Kedua korban ditembak oleh KKB saat berkendara setelah mengantarkan penumpang. Mereka kemudian dihentikan oleh orang tak dikenal.

"Pelakunya masih didalami dan perlu dikumpulkan keterangan untuk mengetahui dari kelompok mana yang melakukan kekerasan di Puncak Jaya," pungkas Kamal.