Demokrat: Luhut Mundur agar Tak Jadi Beban Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai Demokrat sepakat dengan pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari kabinet Indonesia Maju.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut apa yang disampaikan Amien Rais tentang Luhut senada dengan aspirasi banyak pihak.

"Termasuk aspirasi emak-emak yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu. Terang dan tegas dalam spanduk emak-emak yang melakukan aksi demonstrasi meminta Jokowi memecat LBP," kata Kamhar pada wartawan, Senin (18/4/2022).

Kamhar menyebut pihak juga sepakat agar Luhut diberi sanksi tegas dari Presiden Jokowi. Menurut dia, sebagai pembantu presiden, Luhut melakukan manuver terkait penundaan pemilu.

"Kami pun berpandangan bahwa Pak Jokowi mesti melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode," ucap Kamhar.

"Pak LBP terbaca publik sebagai motor dari gerakan ini, yang menyampaikan klaim 'big data' yang oleh banyak pihak dipelesetkan sebagai 'big dusta', pengkondisian Ketum Parpol, dan di belakang Apdesi abal-abal," jelas dia.

Demokrat meminta Jokowi tidak membiarkan para pembantunya yang telah melempar isu presiden tiga periode. "Publik menantikan sikap tegas Pak Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang terlibat pada gerakan politik ini. Rekam jejak digitalnya begitu banyak,” kata dia.