Digitalisasi Bansos Langsung Ditransfer ke Penerima, Diluncurkan Bulan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Melalui sistem baru ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga subsidi akan ditransfer secara langsung kepada penerima manfaat.

"Tadi kami melaporkan mengenai program Perlinsos digital yang akan diluncurkan (roll out) oleh Presiden pada 10 November mendatang," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Luhut, penerapan Perlinsos digital bertujuan agar penyaluran bantuan lebih presisi dan tepat sasaran. "Bantuan sosial dari pemerintah nantinya diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pada akhirnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi berbasis produk," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DEN M. Firman Hidayat menyampaikan bahwa uji coba Perlinsos digital telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 775 ribu agen Perlinsos dikerahkan untuk mendata warga yang membutuhkan bantuan.

"Per hari ini, sudah ada 11,5 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi Perlinsos," kata Firman.

DEN juga mencatat lebih dari 600 ribu pendaftar mengakses portal Perlinsos setiap harinya. Berdasarkan hasil uji coba di Bali, penggunaan sistem digital ini terbukti efektif meningkatkan ketepatan sasaran bansos.

"Dengan Perlinsos digital, exclusion error dapat diturunkan sebesar 24,1%, sedangkan inclusion error berkurang 4,1%. Artinya, digitalisasi ini mampu membuat proses penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bantuan Perlinsos membutuhkan integrasi data dari berbagai instansi secara akurat.

Data yang diintegrasikan mencakup informasi kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kepemilikan kendaraan dari Kepolisian RI, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Aplikasi Perlinsos ini sangat kuat karena menggabungkan data dari berbagai instansi dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menilai kelayakan penerima bantuan," ungkap Tito.

Untuk mendukung kelancaran sistem nasional tersebut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi (IT) pada seluruh instansi terkait, khususnya di Ditjen Dukcapil.

Meskipun menawarkan kecepatan pengolahan data, sistem berbasis digital memiliki risiko gangguan teknis maupun ancaman siber yang dapat menghambat pelayanan publik.

Oleh karena itu, Tito meminta setiap instansi memastikan keandalan kapasitas penyimpanan data (storage), lebar pita jaringan (bandwidth), sistem pencadangan (backup), hingga ketahanan keamanan siber (cybersecurity).

"Perkuat betul kapasitas storage, bandwidth, dan cybersecurity-nya agar sistem berjalan andal dan aman," kata Tito.