Restorative Justice dalam Kasus Rasuah, Perlu Parameter Rigid Agar Tidak Disalahgunakan

Liputan6.com, Jakarta - Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapat apresiasi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Menurut dua kelompok masyarakat ini, cara Burhanuddin yang kerap menggaungkan restorative justice dalam kasus rasuah adalah sebuah trobosan.

Ketua GMKI Jefri Gultom berpandangan bahwa penegakan hukum wajib mengedepankan hati nurani. Namun, untuk mencegah disparitas penerapan restorative justice, Jefri menyarankan agar penerapan restorative justice tetap harus memiliki parameter yang lebih rigid.

"GMKI meminta agar dalam penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan dapat memprioritaskan pemulihan kerugian negara, dan tidak semata menekankan pada tuntutan hukuman badan," jelas Jefri dalam webinar nasional Leaders Talk GMKI dan GAMKI dengan tema "Mewujudkan Keadilan Substansial Melalui Pemberantasan Mega Korupsi dan Penerapan Restorative Justice di Indonesia", seperti dikutip dalam siaran pers diterima Jumat (18/3/2022) malam.

Jefri juga mendukung sinergitas Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan (Komjak) membuat penegakan hukum lebih baik dan pengawasan kepada kejaksaan yang dilakukan Komjak secara profesional menjadi check and balances.

"Hal itu agar kejaksaan tidak melakukan abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan," harap dia.

Mendengar hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam webinar ini menyampaikan, pemberantasan korupsi tidak semata untuk mencari siapa tersangka dengan membuat efek jera namun juga untuk dapat memulihkan dan mengembalikan aset negara. Menurut dia, hal itu dapat terwujud dengan menerapkan prinsip hukum yaitu, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapan Restorative Justice.

"Penerapan Restorative Justictie dilakukan untuk menawarkan hukum yang baik dengan mencapai keadilan yang substantif, ujar jelas Burhanuddin.