Menanti Langkah Indonesia Jadi Penengah Konflik Rusia Vs Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia telah menjadi Ketua Presidensi Group of Twenty atau G20 tahun 2022. Dengan adanya Presidensi G20 itu, Indonesia dinilai bisa mengambil kesempatan baik untuk tampil jadi penengah dalam perdamaian Rusia dan Ukraina.

Salah satu caranya, yaitu upaya terbuka untuk penyelesaian konflik melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB).

"Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat Indonesia saat ini memegang Presidensi G-20 dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat, (25/2/2022).

Menurut Hikmahanto, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan shuttle diplomacy dengan melakukan pembicaraan ke berbagai pihak, termasuk Presiden MU dan Sekjen PBB, Menlu Rusia, Menlu Ukraina, Menlu negara-negara Eropa Barat dan AS.

Dalam MU PBB, kata dia, tidak ada hak veto dan semua negara anggota memiliki satu suara yang sama.

Menlu juga perlu melakukan pembicaraan dengan Menlu berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Latin mengingat bila saling serang yang terjadi di Ukraina dibiarkan terus akan menjadi cikal bakal Perang Dunia III

Dalam sejarahnya, kata Hikmahanto, Majelis Umum PBB pernah mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai Uniting For Peace pada tahun 1950 saat pecah perang di Semenanjung Korea.

"Dalam resolusi tersebut dapat meminta negara-negara yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata. Bila seruan ini tidak digubris maka MU PBB dapat memberi mandat kepada negara-negara untuk mengerahkan pasukan terhadap negara yang tidak mematuhi gencatan senjata," ujarnya.

Hikmahanto mengatakan, operasi milter yang dilancarkan oleh Rusia dan serangan balik oleh Ukraina berpotensi menjadi Perang Dunia III.

Untuk mencegah hal itu, Eropa Barat dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.

Namun menurutnya, sanksi tersebut tidak akan efektif. Pertama, sanksi ekonomi baru akan terasa di level masyarakat Rusia dan para elite dalam waktu 6 bulan bahkan satu tahun ke depan.

"Kedua, Rusia harus dibedakan dengan Iran ataupun Korea Utara yang masih sangat bergantung pada banyak negara," kata Hikmahanto.

Ketiga, kata dia, Rusia akan dibantu oleh sekutu-sekutunya, bahkan oleh China yang melihat potensi keuntungan secara finansial.

Menurut Hikmahanto, penyelesaian melalui Dewan Keamanan PBB pun akan tidak membuahkan hasil mengingat di dalam DK PBB ada Rusia yang merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto.

"Apapun draf resolusi yang bertujuan untuk melumpuhkan Rusia secara militer akan diveto oleh Rusia," jelas dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia harus bisa melakukan intervensi dengan mengajak negara-negara yang sedang dalam konflik, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, untuk duduk bersama dalam forum G20, membahas resolusi dari konflik.

"Indonesia bisa menjadi penengah karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap konflik yang ada di Ukraina," jelas Bhima Yudhistira kepada Liputan6.com, Jumat (25/2/2022).

"Kalau itu bisa dilakukan, sebagai Presidensi G20 Indonesia juga akan dianggap sukses," ujar dia. Peluang lainnya, adalah menarik potensi investasi ke Indonesia.

"Seperti relokasi pabrik besi dan baja, kemudian beberapa pabrik elektronik maupun otomotif, sparepart otomotif, agar dilakukan pendekatan kepada produsen yang memiliki basis produksi di Rusia maupun Ukraina untuk segera beralih ke Indonesia, dan disiapkan insentif khususnya," ungkap Bhima.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah meminta semua pihak untuk menghentikan perang. Dia mengingatkan perang hanya akan membahayakan dunia dan menyengsarakan umat manusia.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," kata Jokowi dikutip dari akun Twitternya @jokowi, Kamis (24/2/2022).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif. Namun ia menyerukan agar perang dihentikan untuk menghindari kekerasan terhadap umat manusia.

“DPR meminta Pemerintah Indonesia dengan bebas-aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia, lewat berbagai forum internasional, sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ucap Puan.

“Hentikan perang. Perang hanya menyisakan arang juga abu bagi yang melakukannya, dan manusia yang menjadi korbannya,” ujar Puan.

Komisi I DPR RI selaku Komisi pertahanan angkat bicara soal perang Rusia-Ukraina. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi 

meminta pemerintah menegaskan sikap antiperang dan mendorong agar tidak ada penjajahan.

"Hendaknya sesuai amanat konstitusi kita yang ingin tidak ada penjajahan di muka dunia, Indonesia bersama negara dunia lain menyerukan agar perang atau invasi ini dihentikan," kata dia.

Bobby menyebut pemerintah harus bisa menyuarakan sikap pada PBB agar perang Rusia-Ukraina dihentikan dan mengedepankan dialog.

"Mengedepankan dialog yang solutif. Tanpa perlu ikutan negara yang akan embargo Rusia," pungkas dia.

Perang antara Rusia dan Ukraina akan berdampak pada Indonesia. Pengamat Hubungan Internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan, harga komoditas seperti migas melambung. Ada kemungkinan juga supply chain dan ekspor Indonesia ke Rusia dan negara-negara Uni Eropa juga akan terdampak. Sebab, di sana harga-harga barang sudah meningkat cepat.

"Artinya mereka butuh penghematan dan daya beli mereka tergerus," kata Dinna kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat, (25/2/2022).

Indonesia, kata Dinna, harus menekan lewat dialog dengan AS dan Rusia juga para sekutu AS untuk tidak memperkeruh suasana dengan aneka sanksi ekonomi yang justru akan makin memperburuk kondisi ekonomi di Eropa sehingga berpengaruh pada mitra-mitra dagang Eropa.

"Indonesia saya lihat berusaha menjaga jarak dengan konflik tersebut, tidak mengeluarkan statement yang terlalu dini. Mudah-mudahan sikap menjaga jarak ini tidak terlalu lama karena dampak ekonominya pasti sangat terasa juga ke sini," ujar dia.