Komisi III DPR Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Dibahas oleh Panja

Menkumham Yasonna Rapat Kerja dengan Komisi III DPR — Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) untuk dibahas dalam Panja.

Kesepakatan itu didapat setelah seluruh fraksi memberikan pandangan umum dan menyatakan setuju dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Dalam rapat tersebut Menkumham Yasonna Laoly menyatakan bahwa RUU Hukum Acara Perdata yang ada, dinilai sudah tak relevan dengan kondisi sekarang.

"Saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berlandaskan nilai luhur Indonesia, Pancasila. Terutama peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda," ujar Yasonna.

Usai pandangan umum fraksi, pimpinan sidang menanyakan pada forum terkait pembentukan Panja. "Apakah dalam raker ini setuju pembentukan panja?" tanya Pimpinan Rapat Adies kadir.

Anggota Komisi menjawab setuju dan memilih Adies Kadir sebagai Ketua Panja RUU Hukum Acara Perdata. “Selanjutnya, RUU Hukum Acara Perdata akan dibahas di tingkat panja dengan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM)," kata Adies.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penjelasan terkait pro-kontra pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

2 dari 2 halaman

Daftar DIM

Adies pun menyampaikan ada 1.239 DIM yang telah dilakukan pemerintah.

"Berdasarkan kompilasi dari masing-masing fraksi, dapat kami sampaikan bahwa DIM RUU tentang Hukum Acara Perdata sebanyak 1.239 DIM, banyak juga ini Pak Menteri. Ditambah lagi dengan 83 DIM substansi baru," tambah Adies.