Anggota DPR Sentil Menteri PU: Fokus Kerja, Jangan Bikin Heboh

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro, meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk lebih fokus melaksanaan tugas kementerian dan menghentikan berbagai polemik yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Syafiuddin, dalam beberapa waktu terakhir Kementerian PU lebih sering menjadi perhatian karena berbagai kontroversi dibandingkan capaian kinerjanya.

Mulai dari keputusan Menteri PU mencopot dua Direktur Jenderal yang dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang menyeret nama anggota keluarga hingga akhirnya dibatalkan, sampai mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU yang memicu berbagai spekulasi.

"Ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata Syafiuddin pada keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Syafiuddin menegaskan, Kementerian PU memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, seluruh energi pimpinan kementerian seharusnya diarahkan untuk mempercepat penyelesaian program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain fokus pada pekerjaan, Syafiuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU.

"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," ujarnya.

Syafiuddin menambahkan, seorang menteri bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi figur yang mampu membangun semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh bawahannya.

"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," tegasnya.

Komisi V DPR, lanjut Syafiuddin, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," pungkas Syafiuddin.