Satu Lagi Pegawai KPK Tak Lulus TWK Susulan, Ikut Dipecat Besok

FOTO: Mahasiswa Tolak Tes Wawasan Kebangsaan dan Pelantikan Pegawai KPK jadi ASN — Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Institut Pertanian Bogor menunjukkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Mereka menolak TWK dan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) setelah mengikuti tes susulan.

Dengan penambahan ini, maka total pegawai KPK yang akan dipecat pada besok Kamis, 30 September 2021 menjadi 57 orang.

"Dari tiga orang pegawai yang mengikuti TWK susulan, ada satu orang yang TMS," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Dalam pernyataan pers 15 September 2021 lalu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya memberi kesempatan kepada tiga pegawai yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti asesmen TWK mulai 20 September 2021.

Adapun pegawai yang TMS tersebut adalah penyidik muda Lakso Anindito. "Benar saya sudah terima SK-nya," kata Lakso saat dihubungi.

Saat pelaksanaan TWK di KPK pada Maret-April 2021, Lakso diketahui sedang menempuh pendidikan magister di Swedia. Sedangkan dua orang rekannya sedang tugas belajar di Australia.

"Pertanyaannya sama dengan pertanyaan-pertanyaan TWK yang sudah beredar, tapi saya menjawab jujur saja," ucap Lakso menambahkan.

Lakso menyebut pelaksanaan TWK terhadap dirinya dan dua orang pegawai KPK lain berlangsung pada 20 dan 22 September 2021.

"Tesnya sekitar 3 jam, tapi sampai sekarang saya juga tidak tahu alasan saya tidak lulus apa," ungkap Lakso.

Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK akan diberhentikan pada 30 September 2021, pemberhentian ini lebih cepat dari jadwal sebelumnya bulan November 2021.

2 dari 2 halaman

SK Pemberhentian

Aksi Unjuk Rasa Pegawai KPK Nonaktif Bersama Pegiat Anti Korupsi — Penyidik KPK nonaktif, Novel Baswedan saat aksi bersama pegiat anti korupsi melakukan aksi di depan Gedung ACLC KPK Kuningan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dalam Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK yang beredar disebutkan bahwa Lakso Anindito dengan Nomor Pokok Pegawai (NPP) 0001416 yang jabatannya penyidik muda dinyatakan, "Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK terhitung mulai 30 September 2021".

SK tersebut juga menyebut "Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

Kepada Lakso diberikan Tunjangan Hari Tua dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada 29 September 2021 dan ditandatangani oleh pimpinan KPK Alexander Marwata.

Seperti diketahui ada 1.274 pegawai KPK lulus TWK sedangkan 75 orang pegawai tidak lulus, seorang di antaranya memang memasuki masa pensiun.

Selanjutnya ada 1.271 pegawai yang memenuhi syarat sudah dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021.

Namun, sebanyak 18 orang pegawai TMS telah mengikuti pelatihan bela negara dan akan menyusul dilantik sebagai ASN 15 September 2021.

Sehingga dengan Lakso, total 57 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat oleh KPK pada 30 September 2021.

Para pegawai KPK yang diberhentikan berasal dari berbagai jenjang jabatan mulai deputi, direktur hingga pegawai fungsional dan penyidik seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Rizka Anungnata, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho dan nama-nama lain.