PPP Nilai Tak Tepat Menyeret Jokowi Dalam Kasus Kudeta Partai Demokrat

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Michael Wicaksono_Kogasma PD)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, tidak tepat jika partai Demokrat menyeret Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam isu kudeta kursi Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

"Saya melihat bahwa membawa-membawa Pak Jokowi dalam persoalan PD yang sedang terjadi hemat saya tidak tepat, apalagi secara terbuka menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena," kata Arsul kepada Merdeka.com, Selasa (2/2/2021).

Dia menuturkan, seharusnya Demokrat tidak mengumbar ke publik untuk mengetahui respon Jokowi. "Kalaupun ada yang ingin diketahui terkait sikap Presiden maka lebih baik menggunakan saluran-saluran tertutup," ungkap Arsul.

Dia menegaskan, apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap Demokrat jangan dikaitkan dengan restu Jokowi. Karena dirinya meyakini itu urusan pribadi.

"Nah, kalo soalnya pribadi Pak Moeldoko, ya itu jangan kemudian otomatis dikaitkan dengan restu atau keinginan Presiden. Itu saya yakini menjadi urusan Pak Moeldoko pribadi. Ya silakan kalau mau diungkap apa yang sebenarnya terjadi," tutur Arsul.

Bahkan, menurut dia, ini hanya permasalahan soliditas partai. Hal ini pun bukan hanya terjadi di Demokrat tetapi PPP juga.

Arsul menambahkan, siapapun Presiden, pasti tidak mau ikut campur urusan internal sebuah partai terlebih bukan partainya sendiri.

"Siapapun yang jadi Presiden, termasuk zaman Pak SBY, maka Presiden akan menghindari campur tangan karena tentu tidak ingin meninggalkan catatan sejarah yang kurang baik," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Majelis Tinggi Partai Demokrat mengungkap nama-nama yang diduga akan melakukan kudeta kepada AHY. Di antaranya Marzuki Ali, Nazarudin, hingga Max Sopacua.

2 dari 2 halaman

Moeldoko Sebut Kudeta dari Dalam, Bukan Luar

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan soal pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, kudeta biasanya dilakukan oleh orang dalam partai.

"Kalau ada istilah kudeta ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Dia menduga tudingan yang disampaikan AHY itu bermula dari foto-foto dirinya bersama dengan para tamunya. Moeldoko mengaku memang sering menerima tamu yang datang ke rumahnya.

"Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun," ujarnya.

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga enggak ngerti," sambung Moeldoko.

Kendati begitu, dia menyebut tak pernah membahas soal upaya pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat. Hanya saja, mereka memang menceritakan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ucap dia.

Reporter: Genanta Saputra

Sumber: Merdeka.com

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Demokrat
PPP
AHY
Agus Harimurti Yudhoyono
Merdeka.com