Citi Pangkas Target Harga Bitcoin dan Ethereum

Liputan6.com, Jakarta - Citigroup memangkas target harga bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) dalam waktu 12 bulan. Citi menurunkan target itu didorong sejumlah faktor, salah satunya terkait ETF.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi harga kripto kapitalisasi pasar terbesar yakni pertama, menurunnya minat investor. Kedua, arus keluar dana yang diperdagangkan di bursa atau exchange traded fund (ETF). Ketiga, kurangnya kemajuan dalam legislasi kripto di Amerika Serikat.

Adapun ETF bitcoin spot AS baru saja mengalami bulan terburuk pada Juni. Arus keluar mencapai US$ 4,5 miliar atau Rp 80,98 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di 18.000). ETF ether spot AS juga mencatat atus keluar sebesar US$ 529 juta atau Rp 9,51 triliun bulan lalu. Namun, bulan terburuk pada November 2025, saat arus keluar mencapai US$ 1,42 miliar atau Rp 25,55 triliun.

"Arus ETF, pendorong penting harga, telah berbalik negatif baru-baru ini,” ujar Citi, demikian mengutip Yahoo Finance, Kamis, (2/7/2026).

Citi memperkirakan adopsi investor yang lebih luas akan tetap tertunda hingga muncul katalis baru. Analis kripto mengaitkan aksi jual kripto dengan euforia seputar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti SpaceX.

Citi juga menyebutkan, investor khawatir tentang potensi penjualan Bitcoin oleh perusahaan perbendaharaan aset digital (DAT).

Undang-Undang Klarifikasi Pasar Aset Digital atau the Digital Asset Market Clarity Act yang bertujuan untuk menetapkan kerangka peraturan komprehensif untuk aset virtual di AS, juga macet dan tidak menunjukkan kemajuan. Hal ini kebuntuan antara industri perbankan dan kripto akibat kontroversi seputar imbalan stablecoin.

Sebagai hasil dari indikator yang melemah ini, Citi telah memangkas target harga 12 bulan untuk Bitcoin dari US$ 112.000 menjadi US$ 82.000. Sementara harga Ether dipangkas dari US$ 3.175 menjadi US$ 2.240.

Dalam skenario terburuk, perusahaan pialang tersebut memperkirakan nilai Bitcoin sebesar US$ 53.000 dan Ether sebesar US$ 1.094 dalam setahun ke depan.

Bitcoin, yang mencapai harga tertinggi sepanjang masa (ATH) sebesar US$ 126.080 pada 6 Oktober 2025, diperdagangkan 50% lebih rendah pada US$ 59.316 pada saat berita ini ditulis, menurut Decibel.

Ether, yang mencapai ATH sebesar US$ 4.946,05 pada 24 Agustus 2025, diperdagangkan 65% lebih rendah pada US$ 1.590,60 pada saat berita ini ditulis, menurut Decibel.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Pemerintah Inggris bersama Financial Conduct Authority (FCA) semakin mendekati tahap akhir penyusunan regulasi baru untuk industri aset kripto. Dalam aturan tersebut, perusahaan kripto diperkirakan wajib memperoleh izin resmi dari FCA paling lambat pada 2027.

Kebijakan ini menjadi langkah terbesar Inggris dalam membawa industri kripto ke dalam pengawasan sektor keuangan secara penuh. Selama ini, sebagian besar perusahaan aset digital hanya diwajibkan mendaftar untuk memenuhi aturan pencegahan pencucian uang atau anti-money laundering (AML).

Dikutip cari CoinMarketCap, Selasa (30/6/2026), melalui kerangka regulasi yang baru, perusahaan tidak lagi cukup hanya terdaftar. Mereka harus mengantongi otorisasi penuh dari FCA agar dapat terus menawarkan layanan kepada masyarakat Inggris.

Aturan baru ini akan berlaku bagi berbagai pelaku industri kripto, mulai dari bursa aset digital, penyedia layanan kustodian, broker, hingga perusahaan yang menyediakan dompet digital maupun layanan perantara transaksi kripto.

FCA juga telah menerbitkan sejumlah dokumen yang menjelaskan arah kebijakan tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa regulator tengah menyiapkan sistem perizinan yang lebih komprehensif bagi industri aset digital.

Meski demikian, pemerintah Inggris masih menyusun rincian mengenai aktivitas apa saja yang wajib memperoleh izin serta jadwal implementasi final dari kebijakan tersebut