Rotasi 7 Pejabat DKI, Pramono Minta Tak Main di Luar Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Rotasi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan penyempurnaan organisasi sekaligus untuk mempercepat pengambilan keputusan di Balai Kota.

Pramono meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja secara konsisten dan tidak mengambil keputusan di luar ketentuan hukum.

"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini sebagai bagian dari penyegaran dan penyempurnaan organisasi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di Balai Kota.

Pramono meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja secara konsisten dan tidak mengambil keputusan di luar ketentuan hukum.

"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pramono menjelaskan, rotasi diperlukan agar komposisi tim di lingkungan Pemprov DKI semakin optimal. Dia mengibaratkan penempatan pejabat dalam organisasi seperti pemain sepak bola yang dapat berpindah posisi sesuai kebutuhan tim.

"Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini kan selalu harus ada penyempurnaan. Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Pramono, perubahan tersebut ditujukan untuk membuat organisasi Balai Kota bergerak lebih cepat, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

"Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya. Karena bagi saya itu menjadi hal yang penting," kata Pramono.

Dia juga menegaskan setiap keputusan di lingkungan Balai Kota dibahas melalui rapat. Pramono menyebut tidak mengambil keputusan di luar rapat agar proses pengambilan keputusan berlangsung transparan.

"Dan karena hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat. Maka dengan demikian, ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan. Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan," ucapnya.

Untuk memastikan proses rotasi berjalan sesuai ketentuan, Pramono mengatakan penempatan pejabat dilakukan melalui manajemen talenta dan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Lebih lanjut, Pramono meminta tujuh pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan mempercepat program prioritas Pemprov DKI. Mereka juga diminta menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Pramono.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlandaskan Surat Kepala BKN Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

7 Pejabat yang Dilantik

Berikut tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik:

1. Abdul Khalit — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

2. Mochamad Abbas — Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. M. Matsani — Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

4. Fajar Eko Satriyo — Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

5. Muhammad Herizkianto — Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.

5. Indra Patrianto — Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

7. Faisal Syafruddin — Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.