Pejabat dan Pengusaha China Ditangkap, Diduga Terlibat Pelecehan Perempuan

Liputan6.com, Beijing - Seorang pejabat pemerintah daerah dan seorang pengusaha di China ditangkap setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita dalam sebuah acara bisnis di Hangzhou. Kasus ini memicu kemarahan publik karena diduga melibatkan pejabat dan eksekutif perusahaan milik negara.

Korban diduga mengalami pelecehan seksual oleh kedua pria tersebut di sebuah bar karaoke setelah menghadiri makan malam resmi yang diikuti sejumlah eksekutif perusahaan dan pejabat.

Pihak berwenang setempat menyatakan hasil penyelidikan menunjukkan korban didorong hingga terjatuh ke tanah oleh salah satu tersangka. Akibatnya, korban mengalami cedera pada bagian punggung bawah, dikutip dari laman BBC.

Kedua tersangka telah diberhentikan dari jabatan mereka. Kasus tersebut kemudian menjadi sorotan luas di media sosial China, terutama karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan kerja.

Kasus ini menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan di Weibo. Pada Rabu, tujuh dari 50 topik teratas di platform tersebut berkaitan dengan kasus ini.

Salah satu topik terkait telah ditonton lebih dari 68 juta kali, sementara beberapa topik lainnya mencatat antara satu hingga enam juta tayangan.

Perhatian publik semakin besar setelah aparat merilis hasil penyelidikan. Banyak pengguna media sosial menyoroti dugaan “budaya meja minum” dalam kegiatan bisnis di China, terutama setelah muncul laporan bahwa korban diminta mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak sebelum diduga dibawa ke ruang karaoke.

“Pergi ke pesta minum-minum tidak berarti menyetujui untuk disakiti, dan minum alkohol tidak berarti secara sukarela menyetujui pelecehan,” tulis salah satu pengguna Weibo.

Pengguna lainnya mempertanyakan praktik yang dianggap mendorong perempuan menemani pria dalam acara minum-minum bisnis.

Sementara itu, China Women's News melalui sebuah artikel opini menilai penanganan terhadap dua tersangka saja tidak cukup. Media tersebut menyerukan adanya aturan yang lebih jelas mengenai batas interaksi dalam kegiatan bisnis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik sosial yang dapat membuka ruang terjadinya pelecehan.