Ben Gvir Klaim Seluruh Tepi Barat Milik Israel

Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengklaim seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki merupakan bagian dari Israel. Ia juga berjanji akan membubarkan Otoritas Palestina serta mendorong warga Palestina meninggalkan Tepi Barat dan Gaza jika dirinya ditunjuk sebagai menteri pertahanan.

Dikutip dari Middle East Eye, Senin (5/10/2026), Ben Gvir mengatakan dirinya akan menjadikan pembubaran Otoritas Palestina dan kebijakan pemindahan warga Palestina sebagai agenda jika memperoleh jabatan tersebut.

Menurut Ben Gvir, 60 persen warga Palestina ingin “beremigrasi”.

“Saya akan mendedikasikan waktu untuk ini dan mengelola prosesnya secara berkelanjutan. Setiap minggu, saya akan mengadakan pembahasan yang melibatkan semua pihak terkait,” kata Ben Gvir.

“Tidak ada perbedaan antara Area A, B, dan C. Seluruh tanah itu milik kami,” lanjutnya.

Berdasarkan kerangka wilayah yang ditetapkan dalam perjanjian Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1995, Area A dan B berada di bawah tingkat kewenangan Palestina yang berbeda, sementara Israel mempertahankan kendali atas Area C.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai wilayah Palestina yang diduduki. PBB juga menyatakan permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 “tidak memiliki keabsahan hukum”.

Ben Gvir, yang berulang kali melontarkan pernyataan yang dinilai sebagai genosida terhadap warga Palestina, juga menyerukan agar pembatasan penggunaan kekuatan oleh tentara Israel di wilayah pendudukan dikurangi.

Ketika ditanya bagaimana Israel dapat menyediakan tambahan pasukan untuk operasi di Tepi Barat dan Gaza, Ben Gvir menjawab bahwa solusinya adalah memberikan keleluasaan lebih besar kepada tentara untuk menggunakan kekuatan.

“Ini sangat sederhana: Semakin Anda mengizinkan tentara menembak dan menggunakan kekuatan, semakin sedikit personel yang Anda perlukan,” ujarnya.

“Saya akan menghapus pembatasan terhadap tentara kami. Saat ini, aturan penggunaan kekuatan oleh polisi jauh lebih longgar dibandingkan dengan tentara,” tambahnya.

Ben Gvir juga mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menilai Netanyahu “tidak cukup menginginkannya” ketika menyangkut upaya mendorong kebijakan pemindahan warga Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa pekan sebelum pemilu Knesset Israel pada 27 Oktober. Ben Gvir berupaya memperkuat posisinya di kalangan kelompok sayap kanan Israel.

Pernyataan Ben Gvir muncul setelah serangkaian aksi masuk ke situs-situs suci umat Islam di Yerusalem dan Hebron selama perayaan hari raya Yahudi Sukkot.

Pada 29 September, sekitar 966 pemukim Israel memasuki halaman kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Video yang beredar dari kelompok sayap kanan Israel memperlihatkan para peserta melakukan ritual keagamaan, berdoa, bernyanyi, dan menari di dalam halaman tersebut.

Ben Gvir termasuk di antara mereka yang memasuki kompleks Al-Aqsa dalam aksi-aksi sebelumnya.

Perkembangan itu terjadi setelah Netanyahu mengunjungi terowongan di bawah Al-Aqsa. Dalam kunjungan tersebut, perdana menteri Israel mengatakan, “Menyentuh batu yang menjadi dasar keberadaan kami adalah sesuatu yang mengharukan. Kami berada sangat dekat dengan Ruang Mahakudus. Kami berada di sini dan akan selalu tetap di sini.”

Status quo yang mengatur kompleks Al-Aqsa mengakui halaman tersebut sebagai situs suci Islam yang dikelola oleh Wakaf Islam Yerusalem. Namun, Israel mengendalikan keamanan dan akses ke lokasi tersebut.

Ben Gvir juga mengunjungi Masjid Ibrahimi di Hebron pada 29 September bersama ratusan pemukim Israel selama perayaan Sukkot.

“Ketika saya tiba di Masjid Ibrahimi, saya mendapatkan energi yang membuat saya ingin bernyanyi dan bersukacita,” kata Ben Gvir kepada Channel 14 dalam kunjungan tersebut.

Otoritas Israel menutup masjid itu bagi jemaah Muslim selama hari raya Yahudi tersebut. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengecam penutupan itu dan menyebutnya sebagai serangan terhadap masjid serta kebebasan beribadah umat Islam.

Masjid Ibrahimi telah dibagi antara jemaah Muslim dan Yahudi sejak 1994, ketika seorang pemukim Israel membunuh 29 jemaah Palestina di dalam masjid tersebut.