Walk Out saat PSI Bicara, Fraksi di DPRD DKI Dianggap Abai Jalani Fungsi Perwakilan

DPRD DKI Gelar Paripurna Hak Angket Untuk Ahok — Sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti menilai, sikap yang dijalankan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam situasi pandemi Covid-19 tepat, lantaran menolak kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pendapatan DPRD DKI Jakarta 2021.

Dia juga mengapresiasi PSI menyampaikan adanya gagasan kenaikan gaji ini dan sikap penolakannya sebelum ketuk palu. Dengan begitu, publik menjadi tahu tentang adanya isu ini sehingga bisa menyampaikan pandangan agar gagasan menaikan pendapatan ini dibatalkan.

"Apalagi kalau kita dengar tentang latar belakang DPW PSI menolak tersebut didasari oleh kepentingan publik, dimana uang kenaikan sepatutnya diberikan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid, maka PSI menjalankan fungsi partai politik yang memang seharusnya," katanya di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Aisah mengungkapkan, reaksi mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap keputusan PSI dengan walk out dalam rapat paripurna dinilai tidak menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat.

Semestinya, kata Aisah, fraksi lain beradu gagasan kala berbeda pandangan tentang urgensi adanya kenaikan anggaran pendapatan tersebut.

"Sikap ketidaksukaan partai lain atas posisi PSI yang ditunjukan dengan walk out ataupun kritik terhadap PSI, bahkan menyatakan bahwa PSI hanya ingin menarik atensi publik, maka justru menunjukan partai lain belum dewasa dalam berpolitik dan tidak menjalankan fungsi utamanya merepresentasikan kepentingan publik," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie angkat bicara terkait rencana kabinet yang akan disusun Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan PSI tidak minta-minta jatah menteri kepada Jokowi.

2 dari 2 halaman

Kedepankan Adu Gagasan

Aisah beranggapan, semestinya, partai lain tidak setuju dengan sikap penolakan PSI ttg kenaikan gaji beradu gagasan tentang urgensi kenaikan gaji itu dan mengapa mereka menyetujui kenaikan itu, bukan dengan walk out saat paripurna minggu lalu.

"Dengan melakukan walk out tersebut serta kemudian mengkritik PSI sebagai partai yang sedang 'cari muka; maka menunjukan bahwa memang tidak ada urgensinya menaikan gaji anggota dewan. Logicnya, melihat kondisi pandemi saat ini, kenaikan gaji ini memang tidak tepat dilakukan," tutup Aisah.

Sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin, 14 Desember 2020 sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya.

Aksi walk out diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan pendapatan DPRD DKI Jakarta.