Balita Terjeblos Lubang 30 Cm, Proyek Wajib Audit Keselamatan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu, meminta Inspektorat DKI Jakarta melakukan audit kepatuhan terhadap standar keselamatan seluruh proyek yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kevin menilai, langkah tersebut penting menyusul meninggalnya seorang balita berinisial I alias P (4) setelah terperosok ke lubang proyek di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).

Menurut Kevin, audit oleh Inspektorat diperlukan untuk memastikan seluruh proyek Pemprov DKI, termasuk yang dibiayai melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) memenuhi standar keselamatan kerja dan tidak membahayakan masyarakat.

“Saya meminta Inspektorat DKI melakukan audit kepatuhan terhadap standar keselamatan seluruh proyek yang berada di bawah koordinasi Pemprov DKI, sehingga kejadian serupa tidak terulang di lokasi lain,” kata Kevin Wu di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Kevin menyampaikan bahwa belasungkawa atas meninggalnya balita tersebut. Namun, ia berujar pemberian santunan maupun pendampingan kepada keluarga korban belum cukup apabila tidak diikuti pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan proyek di Jakarta.

“Belasungkawa dan pendampingan kepada keluarga korban memang merupakan kewajiban pemerintah, namun itu saja tidak cukup. Yg paling penting adalah memastikan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” ucapnya.

Meski begitu, Kevin tetap mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek milik Pemprov DKI. Pasalnya, menurutnya aspek keselamatan tidak boleh diabaikan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan.

“Jika proyek tersebut merupakan proyek yang diinisiasi Pemprov DKI, termasuk yang dikerjakan melalui skema CSR, maka seluruh standar keselamatan harus dievaluasi secara serius,” kata Kevin Wu.

Selain audit internal, Kevin juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas penyebab peristiwa tersebut. Ia ingin agar proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan transparan, serta menindak pihak yang terbukti lalai.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan,” tandasnya.