Ini Tarif Transjakarta Tanpa Subsidi Pemprov DKI

DPRD DKI mengkaji penyesuaian tarif Transjabodetabek.

Diterbitkan 01 Juli 2026, 14:55 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • DPRD DKI dan Pemprov DKI kaji penyesuaian tarif Transjabodetabek karena subsidi besar.
  • Biaya riil per penumpang Rp 13.000, penumpang bayar Rp 3.500, subsidi Rp 9.000-Rp 9.500.
  • Kajian mempertimbangkan beban fiskal daerah, kemampuan bayar, dan minat masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI mulai membahas kemungkinan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Dorongan kajian ini muncul seiring besarnya subsidi operasional Transjakarta yang ditanggung Pemprov DKI, sebagaimana dikutip dari Liputan6.com.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, MTZ, menjelaskan biaya riil yang dibutuhkan untuk melayani satu penumpang berada di kisaran Rp 13.000 per perjalanan. Saat ini penumpang membayar tarif flat Rp 3.500 untuk layanan Transjakarta.

Pemprov DKI menanggung selisih antara tarif yang dibayar penumpang dan biaya operasional melalui skema Public Service Obligation (PSO). Besaran subsidi yang ditanggung pemerintah daerah disebut sekitar Rp 9.000 hingga Rp 9.500 untuk setiap perjalanan.

MTZ menegaskan fungsi PSO sebagai mekanisme subsidi layanan publik, termasuk angkutan umum di Jakarta.

"Itu yang dimaksud dengan PSO (Public Service Obligation), memang kewajiban pemerintah untuk mensubsidi transportasi umum, dalam hal ini Transjakarta," ujarnya.

Ia memaparkan bahwa komponen biaya riil tersebut setara dengan kebutuhan per penumpang dalam satu rute.

"Sebenarnya untuk satu penumpang dalam satu rute itu dia harus bayar sekitar Rp 13.000 untuk pelayanan seperti itu," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, MTZ, kepada Liputan6.com, Rabu (1/7/2026).

DPRD DKI Kaji Penyesuaian Tarif

Menurut MTZ, besarnya subsidi menjadi salah satu alasan DPRD bersama Pemprov DKI mengkaji opsi penyesuaian tarif. Ia menyebut beban subsidi yang terus meningkat turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

Namun ia menekankan, pembahasan tarif tidak semata ditujukan untuk mengurangi subsidi. Pertimbangan lain adalah kemampuan masyarakat membayar serta upaya menjaga minat warga menggunakan transportasi umum.

"Jadi, tidak memberatkan fiskal DKI Jakarta, tetapi juga sesuai dengan kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar. Itu yang sedang kami cari titik tengahnya," kata MTZ.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6