Menko Muhadjir Sebut Data Bansos Bermasalah Tak Hanya di DKI

Menko PMK Gelar Rapat Bahas Jaminan Kesehatan Nasional — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Rapat tertutup tersebut membahas program jaminan kesehatan nasional. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta -p Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui, ada masalah soal data dalam pemberian bantuan sosial (bansos). Salah satunya di DKI Jakarta.

Dia menuturkan, sinkronisasi data yang ada DKI lah akar masalahnya.

"Kalau akurasi, sebagian besar sudah akurat. Tetapi belum sinkron, sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bansos dari Pemda DKI, dan mana yang dari Banpres Kemensos," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Kamis (7/5/2020).

Meski demikian, dia mengatakan data bansos yang bermasalah tidak hanya terjadi di DKI. Masih ada beberapa kabupaten/kota bahkan belum memasukan data ke Kemensos.

"Soal data ini tidak hanya terjadi di DKI. Hingga tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 Kabupaten/Kota (72 %)," tutur Muhadjir.

Awalnya, Gubernur DKI Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk memberikan bansos kepada warga yang belum ter-cover oleh pemprov. Oleh karena itu, seharusnya, penerima bansos dari pemprov tak lagi menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah terus berupaya menjamin kelangsungan hidup masyarakat terdampak wabah Virus Corona atau Covid-19, khususnya di sektor ekonomi. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk seluruh keluarga baik di Jabodetabek maupun di lu...

2 dari 2 halaman

Sudah Terselesaikan

Menurut Muhadjir, persoalan ini sudah diatasi oleh Mensos Juliari Batubara. Dia mengatakan Mensos sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak terlalu 'kaku' dengan aturan.

"Di lapangan Pak Juliari, Mensos telah meminta agar ada improvisasi dalam penggunaan data, antara data yang diberikan oleh Pemprov DKI dengan data yang ada di tangan ketua RT/RW," ungkap Muhadjir.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, agar para pemimpin harus turun ke lapangan. Sebab, kenyataan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan persepsi seseorang.

"Itulah pentingnya pejabat turun langsung ke bawah. Karena sering, apa yang dipersepsikan di depan meja beda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan," pungkas Muhadjir.

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Menko PMK Muhadjir
virus corona