Salah Ketik RUU Omnibus Law, Mahfud Md: Enggak Apa-apa, Sudah Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai kekeliruan atau salah ketik dalam rancangan Undang-undang bisa dimaklumi dan biasa terjadi. Dia juga membenarkan adanya salah ketik terdapat pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa mengganti undang-undang.

"Kan itu tidak apa-apa, sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR dan memantau naskahnya," kata Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Dia menjelaskan peraturan pemerintah tidak bisa mengubah Undang-undang namun hanya bisa mengubah tata cara pengubahan. Hal tersebut merujuk pada teori Undang-undang.

"Itu aja, jadi tidak ada PP itu bisa mengubah UU," ungkap Mahfud.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bab XIII Pasal 170 Ayat 1, disebutkan jika dalam rangka percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selanjutnya, dalam ayat (2) diperjelas bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com